KERJA SAMA INTERNASIONAL

Deklarasi Asia Initiative Soal Transparansi Pajak Bakal Diteken

Dian Kurniati | Kamis, 07 Juli 2022 | 15:15 WIB
Deklarasi Asia Initiative Soal Transparansi Pajak Bakal Diteken

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut negara-negara Asia berencana memperkuat kerja sama transparansi pajak melalui penandatanganan deklarasi Asia Initiative.

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF Nella Hendriyetty mengatakan penandatanganan deklarasi Asia Initiative akan menjadi bagian dari side events pertemuan 3rd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G-20 di Bali, pekan depan.

"Asia Initiative declaration signing ini terkait dengan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Itu sebenarnya untuk mendorong itu [pertukaran informasi]," katanya, Kamis (7/7/2022).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Nella menuturkan acara penandatanganan deklarasi Asia Initiative akan digelar pada 14 Juli 2022 secara tertutup. Sebelum penandatanganan deklarasi, para menteri keuangan dari setiap negara juga akan mengikuti pertemuan Asia Initiative yang kedua.

Pertemuan Asia Initiative yang perdana telah digelar pada Februari lalu, dipimpin oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. Seluruh negara di Asia akan diajak bergabung dalam Asia Initiative sehingga manfaat pertukaran informasi dapat efektif menekan praktik penghindaran pajak di regional Asia.

Saat ini, partisipasi negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak belum merata. Sebab, masih sedikit negara yang bergabung dalam Forum Global serta berkomitmen untuk menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi berdasarkan permintaan.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Keberadaan inisiatif regional, seperti Africa Initiative dan Latin America Initiative, telah menunjukkan efisiensi mereka dalam mempromosikan dan memajukan agenda transparansi pajak secara lokal.

Asia Initiative akan menjadi bagian dari upaya regional dalam memerangi praktik penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap lainnya. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan berdampak pada pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara