Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

DBH Pajak Telat Dicairkan, Gubernur: Bukan Permasalahan Besar

A+
A-
0
A+
A-
0
DBH Pajak Telat Dicairkan, Gubernur: Bukan Permasalahan Besar

Gubernur Banten Wahidin Halim (kanan) meninjau banjir di Ciledug Indah, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (20/2/2021). ANTARA FOTO/Fauzan/hp.

SERANG, DDTCNews – Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim mengatakan keterlambatan Pemprov Banten dalam menyalurkan dana bagi hasil (DBH) pajak 2020 kepada 8 kabupaten/kota bukan permasalahan besar.

Menurut Wahidin, keterlambatan pencairan DBH pajak di Provinsi Banten sudah diberitahukan kepada pemkab dan pemkot masing-masing. "Bupati dan wali kota sudah dikasih tahu, jadi tidak ada persoalan. Mereka memakluminya," katanya, dikutip Rabu (17/3/2021).

Wahidin menceritakan ketika dahulu dirinya menjadi Wali Kota Tangerang pada 2003 sampai dengan 2013, keterlambatan pencairan DBH pajak dari pemprov kepada pemkot merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Dia menjelaskan faktor penyebab DBH pajak 2020 belum dicairkan lantaran adanya pemindahan rekening kas umum daerah Banten dari Bank Banten ke Bank BJB. Menurutnya, pemprov akan mencairkan DBH pajak secara bertahap menggunakan anggaran 2021.

Meski begitu, ia menilai mengatakan langkah pemindahan rekening kas umum daerah dari Bank Banten ke Bank BJB adalah langkah yang tepat demi menyelamatkan keuangan Pemprov Banten secara umum.

"RKUD kalau tidak saya pindah habis duit kami. Jadi pada saat kami memindahkan, masih ada uang masuk dari pusat ke Bank Banten, padahal sudah kami setop. Itu [DBH] nyangkut di situ, enggak bisa ditarik sampai hari ini," ujar Wahidin seperti dilansir metrobanten.co.id.

Baca Juga: Pasang Alat Perekam Pajak, Pemkot Incar 200 Tempat Usaha

Sebelumnya, Bank Banten sempat menawarkan kepada pemkab dan pemkot di Banten untuk mendepositokan DBH pajak yang mengendap tersebut. Namun, pemkab dan pemkot tawaran dari Bank Banten tersebut.

DBH pajak 2020 yang tak kunjung dicairkan adalah DBH pajak periode pencairan Februari 2020 dan Juli hingga Desember 2020. Total DBH pajak 2020 yang akan dicairkan secara bertahap tahun ini mencapai Rp216,73 miliar. (rig)

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan
Topik : pemprov banten, DBH pajak, penerimaan daerah, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Diperpanjang Hingga Agustus 2022, Warga Diimbau Manfaatkan Diskon PBB

Jum'at, 10 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

Kamis, 09 Juni 2022 | 18:00 WIB
KABUPATEN KARAWANG

Catat! Ada Pembebasan PBB-P2 untuk Lahan Sawah, Begini Ketentuannya

Rabu, 08 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROVINSI BANTEN

Usut Penggelapan Setoran BBNKB, Kejati Banten Sita Uang Rp5,9 Miliar

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD