PROVINSI NTB

Data Kendaraan yang Nunggak Pajak Bakal Dihapus, Pergub Disiapkan

Muhamad Wildan | Jumat, 24 Februari 2023 | 09:00 WIB
Data Kendaraan yang Nunggak Pajak Bakal Dihapus, Pergub Disiapkan

Ilustrasi.

MATARAM, DDTCNews - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menerbitkan peraturan gubernur (pergub) khusus. Calon beleid tersebut akan mengatur pelaksanaan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

Nantinya, kendaraan bermotor yang STNK-nya tidak diperpanjang selama 2 tahun atau yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 7 tahun bakal dihapus dari data registrasi kendaraan bermotor.

"Pergub perlu untuk menguatkan itu," kata Kabid Perencanaan dan Pengembangan Bappenda NTB Mukaram, dikutip Jumat (24/2/2023).

Baca Juga:
Jenis-Jenis Kendaraan yang Dikecualikan dari Pengenaan PKB di UU HKPD

Sebelum menerapkan kebijakan ini, Bappenda NTB mengaku akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. "Sosialisasi akan terus kami lakukan hingga ke tingkat desa," ujar Mukaram seperti dilansir lombokpost.jawapos.com.

Nantinya, wajib pajak akan mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali sebelum data registrasi kendaraan bermotor resmi dihapus.

Aplikasi juga disiapkan agar pemilik kendaraan dapat melakukan pengecekan data terkait status pembayaran PKB secara mandiri.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

Kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pemilik kendaraan dalam membayar PKB. Pasalnya, 52% kendaraan bermotor di NTB masih belum dilakukan daftar ulang.

Dengan demikian, terdapat potensi pajak senilai puluhan hingga ratusan miliar yang belum masuk ke kas daerah. "Kalau itu bisa kami dorong untuk aktif membayar pajak, pendapatan daerah akan meningkat," ujar Mukaram. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 19 Februari 2024 | 13:34 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Jenis-Jenis Kendaraan yang Dikecualikan dari Pengenaan PKB di UU HKPD

Rabu, 14 Februari 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

Minggu, 04 Februari 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PER-2/PJ/2024 Terbit, Bukti Potong PPh 21 PNS Tetap Gunakan 1721-A2

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%