Berita
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Dasar Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Katering

A+
A-
10
A+
A-
10
Dasar Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Katering

Pertanyaan:

SAAT ini saya bekerja sebagai staf akuntansi di suatu perusahaan konstruksi. Pada bulan ini, perusahaan kami membayar katering untuk acara syukuran atas serah terima proyek pekerjaan kami yang sudah selesai.

Dalam tagihan katering kami, ternyata tidak hanya terdapat jasa berupa katering itu saja, melainkan ada tagihan sewa perlengkapan makan dan meja khusus untuk katering.

Pertanyaan saya, dalam memotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa katering dimaksud apakah hanya atas jasa katering saja atau termasuk tagihan sewa perlengkapan makan dan meja khusus tersebut?

Fian, Jakarta.

Jawaban:

TERIMA kasih Bapak Fian atas pertanyaannya. Pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa katering telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong 2% dari jumlah bruto, termasuk jasa katering yang termasuk dalam jasa lain.

Hal itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 (PMK 141/2015) yang memerinci jenis-jenis jasa lain yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh serta mengatur apa yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagi dasar pemotongan pajaknya.

Adapun untuk menghitung jumlah bruto untuk jasa katering, ketentuannya telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a PMK 141/2015, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Dengan demikian, dalam pertanyaan ini jumlah yang harus dipotong perusahaan Bapak Fian adalah seluruh jumlah yang ditagihkan dari perusahaan katering, termasuk atas sewa perlengkapan makan dan meja khusus tersebut.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, pph pasal 23, jasa katering
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000

Hatta Hadi Putra

Rabu, 26 Februari 2020 | 17:37 WIB
Bu, klu pengusaha catering nya itu orang pribadi, dikenakan PPh 21 atau PPh 23 bu?

Wisnu Yoh

Senin, 16 Maret 2020 | 15:51 WIB
Sepengalaman saya, kalau lawan transaksinya orang pribadi, kita potong PPh 21. Kalau lawan transaksinya badan, kita potong PPh 23

AGUS KURNIAWAN

Rabu, 26 Februari 2020 | 16:09 WIB
Selamat sore, saya agus, bekerja sebagai admin perusahaan pengembang perumahan, mau bertanya perusahaan kami melakukan penyerahan atas rumah subsidi dan komersil dan juga sudah PKP terkait dengan pengkreditan faktur pajak masukkan yang kami terima bagaimana? Karena kami mendapatkan saran dari AR un ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 03 Desember 2018 | 08:10 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 07:25 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 15 November 2018 | 08:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT