Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

A+
A-
0
A+
A-
0
Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Ilustrasi.

SAINT HELIER, DDTCNews – Pemerintah Jersey mengamendemen ketentuan pajak penghasilan perusahaan penghasil ganja untuk 2022.

Negara independen di bawah kepemimpinan Kerajaan Inggris tersebut mengesahkan amendemen undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) bagi perusahaan ganja. Dalam undang-undang baru, perusahaan ganja di Jersey akan dikenai pajak penghasilan sebesar 20%.

“Peraturan ini dapat disebut sebagai pajak penghasilan perusahaan ganja dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022” bunyi poin 4 amendemen UU PPh seperti dilansir Jerseylaw, Senin (06/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Perlu diketahui, ganja merupakan komoditas legal di negara bagian Jersey, berdasarkan amendemen konstitusi. Meski demikian, pemerintah mengatur dan mengawasi rantai produksi, distribusi, dan penggunaan, supaya tidak disalahgunakan.

Dalam perubahan Pasal 123C UU PPh Jersey tahun 1961, perusahaan ganja yang semula dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan, kini dipungut 20%. Dalam amendemen undang-undang, kegiatan-kegiatan dalam lingkup industri ganja diperinci.

Kegiatan tersebut meliputi membudidayakan tanaman ganja, mengolah tanaman ganja untuk tujuan apapun, dan mendistribusikan, menjual, atau memproses lebih lanjut tanaman ganja yang telah dibudidayakan atau diproses.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Amendemen UU PPh juga menegaskan definisi tanaman ganja. Dalam hal ini, apabila kandungan tetrahydrocannabinol tidak melebihi 0,2% maka bukan dikategorikan rami ganja.

Upaya pemerintah melegalkan ganja melalui pengawasan ketat serta pengenaan pajak diharapkan dapat memberantas praktik peredaran ganja ilegal. Melalui mekanisme saat ini, negara diuntungkan, sekaligus memberantas mafia gelap peredaran ganja di Jersey.

Pelegalan ganja untuk dikonsumsi masyarakat dengan pengawasan yang ketat dan dikenai pajak telah dilakukan di banyak negara di dunia. Adapun negara bagian Amerika Serikat yang melegalkan dan mengenakan ganja di antaranya Alaska, California, dan Maine. (rizki/rig)

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Topik : jersey, amendemen undang-undang, ganja, pajak penghasilan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menanti Jurus Baru Pemerintah Daerah Gali Potensi Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak