Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cegah Artis Hindari Pajak, China Bakal Hapus Aturan Pajak Preferensial

A+
A-
0
A+
A-
0
Cegah Artis Hindari Pajak, China Bakal Hapus Aturan Pajak Preferensial

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Pemerintah China akan menghapuskan perlakuan perpajakan khusus yang selama ini dinikmati oleh selebritas dan artis.

Berdasarkan pemberitaan dari televisi milik pemerintah, China Global Television Network, terdapat beberapa pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan pajak preferensial terhadap sektor hiburan guna menarik investasi dari sektor tersebut ke daerah terkait.

Perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah ini disebut telah dimanfaatkan oleh para selebritas untuk melakukan penghindaran pajak.

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

"Banyak artis yang mendirikan perusahaan cangkang di yurisdiksi suaka pajak seperti Xinjiang untuk menikmati berbagai insentif pajak," sebut Pemerintah China melalui channel televisi milik pemerintah tersebut, dikutip pada Minggu (3/10/2021).

Dengan adanya fakta tersebut, pemerintah akan memperkuat pengawasan atas wajib pajak artis dan sektor hiburan guna mencegah orang kaya menikmati fasilitas pajak yang tidak seharusnya mereka nikmati.

Seperti dilansir Tax Notes International, pemerintah melalui State Administration of Taxation (STA) akan melakukan pemeriksaan secara acak terhadap selebritas hingga influencer media sosial.

Baca Juga: Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Bila selebritas dan influencer tersebut secara sukarela melaporkan dan membayar pajak yang selama ini kurang dibayar, sanksi yang dikenakan bisa dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali. Artis-artis di China diberi waktu hingga akhir 2021 untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Untuk diketahui, penindakan yang dilakukan oleh China terhadap selebritas dan dunia hiburan adalah bagian dari program Xi Jinping yang baru-baru ini berencana mengurangi ketimpangan penghasilan dan kekayaan di bawah jargon common prosperity yang diserukannya.

Guna mencapai common prosperity atau kesejahteraan bersama, China berencana untuk menyiapkan serangkaian regulasi baru yang mencegah timbulnya excessive income dan mendorong orang kaya berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Melalui kampanye common prosperity, Xi Jinping berusaha untuk meredistribusi penghasilan secara lebih merata melalui kenaikan tarif pajak. (rig)

Topik : china, selebritas, penghindaran pajak, perusahaan cangkang, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:00 WIB
RUSIA

Otoritas Pajak Mulai Tingkatkan Pengawasan Atas Transaksi Kripto

Selasa, 07 Desember 2021 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dikurangi, Kriteria Pemberian Fasilitas PPN Jadi 10

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP