CHINA

Cegah Artis Hindari Pajak, China Bakal Hapus Aturan Pajak Preferensial

Muhamad Wildan | Minggu, 03 Oktober 2021 | 12:00 WIB
Cegah Artis Hindari Pajak, China Bakal Hapus Aturan Pajak Preferensial

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Pemerintah China akan menghapuskan perlakuan perpajakan khusus yang selama ini dinikmati oleh selebritas dan artis.

Berdasarkan pemberitaan dari televisi milik pemerintah, China Global Television Network, terdapat beberapa pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan pajak preferensial terhadap sektor hiburan guna menarik investasi dari sektor tersebut ke daerah terkait.

Perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah ini disebut telah dimanfaatkan oleh para selebritas untuk melakukan penghindaran pajak.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

"Banyak artis yang mendirikan perusahaan cangkang di yurisdiksi suaka pajak seperti Xinjiang untuk menikmati berbagai insentif pajak," sebut Pemerintah China melalui channel televisi milik pemerintah tersebut, dikutip pada Minggu (3/10/2021).

Dengan adanya fakta tersebut, pemerintah akan memperkuat pengawasan atas wajib pajak artis dan sektor hiburan guna mencegah orang kaya menikmati fasilitas pajak yang tidak seharusnya mereka nikmati.

Seperti dilansir Tax Notes International, pemerintah melalui State Administration of Taxation (STA) akan melakukan pemeriksaan secara acak terhadap selebritas hingga influencer media sosial.

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Bila selebritas dan influencer tersebut secara sukarela melaporkan dan membayar pajak yang selama ini kurang dibayar, sanksi yang dikenakan bisa dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali. Artis-artis di China diberi waktu hingga akhir 2021 untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Untuk diketahui, penindakan yang dilakukan oleh China terhadap selebritas dan dunia hiburan adalah bagian dari program Xi Jinping yang baru-baru ini berencana mengurangi ketimpangan penghasilan dan kekayaan di bawah jargon common prosperity yang diserukannya.

Guna mencapai common prosperity atau kesejahteraan bersama, China berencana untuk menyiapkan serangkaian regulasi baru yang mencegah timbulnya excessive income dan mendorong orang kaya berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat.

Melalui kampanye common prosperity, Xi Jinping berusaha untuk meredistribusi penghasilan secara lebih merata melalui kenaikan tarif pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak