Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Catat! Dokumen Perdagangan Saham Kini Sudah Bisa Dikenai Bea Meterai

A+
A-
4
A+
A-
4
Catat! Dokumen Perdagangan Saham Kini Sudah Bisa Dikenai Bea Meterai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/2021, dokumen konfirmasi perdagangan saham (trade confirmation/TC) kini sudah dapat dikenai bea meterai.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan dokumen elektronik sudah bisa dikenai bea meterai seiring dengan berlakunya PMK 134/2021 sejak 1 Oktober 2021.

"Atas dokumen yang merupakan objek bea meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU 10/2020 akan dikenakan meterai yang dapat juga berupa meterai elektronik," katanya, Rabu (6/10/2021).

Baca Juga: Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

TC adalah dokumen yang diterbitkan secara elektronik atau harian atas keseluruhan transaksi dalam periode seharian. Dokumen konfirmasi perdagangan saham di bursa efek ini juga merupakan objek bea meterai sebagaimana diatur dalam UU 10/2020 tentang bea meterai.

Pasal 3 ayat (2) huruf e UU Bea Meterai menyebutkan salah satu jenis dokumen yang bersifat perdata dan dikenai bea meterai adalah dokumen transaksi surat berharga. Adapun bukti transaksi pengalihan surat berharga atau TC termasuk objek bea meterai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menjelaskan bea meterai hanya dikenakan atas dokumen TC yang notabene berisi keseluruhan transaksi di pasar modal dalam satu hari. Artinya, bea meterai hanya dikenakan atas dokumen dan tidak dikenakan atas setiap transaksi saham.

Baca Juga: Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

"Bea meterai bukan pajak atas transaksi, yang muncul hari ini seolah-olah setiap transaksi saham kena bea materai. Padahal ini bukan pajak atas transaksi tapi pajak atas dokumennya," ujar Sri Mulyani pada Desember 2020.

Kala itu, bea meterai atas TC belum dikenakan mengingat UU Bea Meterai baru diundangkan dan pemerintah juga masih belum memiliki infrastruktur dan sistem untuk menyelenggarakan meterai elektronik.

Namun, dengan ditunjuknya Perum Peruri sebagai pembuat meterai elektronik dan diterbitkannya PMK 134/2021 sebagai aturan turunan yang memerinci ketentuan meterai elektronik, pengenaan bea meterai dengan meterai elektronik sudah bisa dilakukan.

Baca Juga: Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat

Pembayaran bea meterai memakai meterai elektronik dilakukan melalui sistem meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan dengan memperhatikan petunjuk penggunaan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem meterai elektronik. (rig)

Topik : bea meterai, meterai elektronik, trade confirmation, TC, PMK 134/2021, saham, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 19:30 WIB
MALAYSIA

Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15%, Malaysia Perkuat Pengawasan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada di DJP Online, NPWP Tidak Perlu Dicetak

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat