TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak atas Transaksi dengan BUMN di e-Faktur 3.2

Vallencia | Jumat, 09 Juni 2023 | 13:00 WIB
Cara Buat Faktur Pajak atas Transaksi dengan BUMN di e-Faktur 3.2

DALAM praktik perpajakan, transaksi dengan BUMN memiliki mekanisme pemungutan PPN yang berbeda daripada umumnya. BUMN ditetapkan sebagai pihak pemungut sehingga jika terdapat transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak maka PPN akan dipungut oleh BUMN.

Meski PPN dipungut oleh BUMN, bukan berarti semata-mata menghilangkan kewajiban penjual sebagai pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak keluaran. Pihak penjual tetap harus membuat faktur pajak keluaran kepada BUMN.

Nah, DDTCNews kali ini akan mengulas tata cara pembuatan faktur pajak keluaran untuk transaksi dengan BUMN melalui aplikasi e-faktur versi 3.2. Mula-mula, buka aplikasi e-faktur versi 3.2. Lalu, login aplikasi e-faktur versi 3.2.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Setelah berhasil login, buka menu Faktur, pilih submenu Pajak Keluaran, dan tekan Administrasi Faktur. Berikutnya, sistem akan memunculkan dialog Daftar Faktur Pajak Keluaran dan tekan Rekam Faktur. Lalu, sistem akan menampilkan kotak dialog baru yang bernama Input Faktur.

Pada kotak dialog tersebut, terdapat menu Dokumen Transaksi. Silakan lengkapi data pada kolom yang tersedia dalam Dokumen Transaksi. Adapun data yang diminta terdiri dari detail transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen, laporan SPT, nomor seri faktur pajak, dan referensi faktur.

Pada kolom detail transaksi, pilih opsi 3 – Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Namun, jika nilai transaksi di bawah Rp10 juta, pilih opsi 1 – Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN pada kolom detail transaksi. Kemudian, masukkan data pada kolom lawan transaksi seperti NPWP, nama, dan alamat dari lawan transaksi.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Berikutnya, Anda mengisi kolom detail penyerahan barang/jasa dan masukkan data yang diminta. Lalu, periksa kembali data-data yang sudah diisi sebelumnya. Jika sudah sesuai, tekan tombol Simpan. Jika berhasil, Anda akan menerima notifikasi bahwa dokumen faktur berhasil tersimpan.

Setelah itu, sistem akan mengarahkan Anda untuk kembali ke kotak dialog Daftar Faktur Pajak Keluaran. Jika Anda ingin memeriksa kembali faktur pajak yang telah dibuat, pilih faktur pajak dalam daftar faktur pajak keluaran. Setelah dipilih, tekan Preview. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara