Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Cara Bayar Pajak Kendaraan via ATM untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat

A+
A-
1
A+
A-
1
Cara Bayar Pajak Kendaraan via ATM untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat

PEMPROV Jawa Barat menghadirkan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak tidak perlu lagi repot-repot mendatangi dan antre di Kantor Samsat untuk membayar pajak.

Salah satu inovasi tersebut adalah membayar pajak melalui ATM terdekat atau e-Samsat Jawa Barat (Jabar). Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara membayar pajak kendaraan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan melalui ATM.

Terdapat enam syarat yang harus dipenuhi wajib paajk sebelum membayar pajak via ATM. Pertama, kendaraan tak dalam status blokir Ranmor atau blokir data kepemilikan. Kedua, wajib pajak memiliki nomor telepon yang aktif.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Ketiga, wajib pajak memiliki nomor rekening tabungan dan ATM di Bank BCB, BNI, atau BCA. Keempat, hanya berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan 1 tahunan, bukan yang bersamaan dengan ganti STNK (5 tahunan).

Kelima, masa berlaku pajak kurang dari 6 bulan jatuh tempo. Keenam, wajib pajak merupakan perseorangan atau bukan wajib pajak badan. Jika seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi, langkah selanjutnya adalah memperoleh Kode Bayar.

Untuk mendapatkan Kode Bayar, wajib pajak bisa memilih tiga opsi yang disediakan yaitu melalui Aplikasi Sambara, SMS Gateway, atau Website Bapenda.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Apabila hendak memperoleh Kode Bayar melalui Sambara, mula-mula Anda perlu unduh terlebih dahulu aplikasi tersebut di Google Play Store. Pada menu Sambara, pilih Info PKB. Lalu, isi nomor polisi kendaraan, dan klik Cari, hingga tertera besaran pajak yang harus Anda bayar.

Selanjutnya, klik Lanjut Daftar Online dan isi nomor KTP pemilik kendaraan, serta 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan. Setelah itu, klik Proses. Untuk diperhatikan, nomor rangka bisa dilihat pada STNK.

Apabila pemilik kendaraan ingin memperoleh Kode Bayar melalui SMS Gateway Samsat. Anda perlu mengirimkan SMS ke nomor telepon 0811 211 9211. Adapun format sms tersebut yaitu Esamsat [spasi] No. Rangka [spasi] NIK/KTP, seperti MH4LX150CEJP19XXX 3204391708730XXX.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Selain itu, Anda juga dapat memperoleh Kode Bayar melalui website Bapenda. Silakan kunjungin laman Bapenda. Pada menu Info PKB, silakan isi nomor polisi kendaraan, dan klik cari sehingga muncul besaran pajak yang harus dibayarkan.

Lalu, Anda isi nomor KTP dan 4 digit terakhir nomor rangka kendaraan, klik poses. Apabila Anda sudah memperoleh Kode Bayar, selanjutnya Anda kunjungi ATM Bank BJB, BCA, atau BNI terdekat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Contoh pada pembayaran melalui BCA. Setelah memasukan kode pin, pilih Transaksi Lainnya. Lalu, klik menu Pembayaran dan pilih MPN/Pajak, pilih Pajak Kendaraan, dan pilih Pembayaran Pajak. Selanjutnya Anda masukan 3 digit kode provinsi, untuk Jawa Barat yaitu 032, dan klik Lanjut.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Lalu, Anda masukan Kode Bayar yang sebelumnya sudah diperoleh. Pada layar ATM, akan muncul besaran pajak yang harus dibayar, serta data wajib pajak. Anda perlu memastikan data-data tersebut sesuai dengan identitas pajak Anda.

Bila semua data telah sesuai, tekan tombol Ya untuk selesaikan transaksi. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan struk bukti pembayaran pajak kendaraan. Silakan simpan struk bukti pembayaran tersebut untuk digunakan dalam pengesahan STNK.

Dalam proses pengesahan STNK, Anda perlu membawa struk bukti pembayaran, e-KTP asli dan STNK asli ke Sentra Layanan Samsat Provinsi Jawa Barat Daerah Hukum Polda Jabar.

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Proses pengesahan STNK hingga memperoleh SKKP dilakukan paling lambat 30 hari. Apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah pembayaran pajak kendaraan tidak melakukan pengesahan STNK, maka kendaraan dinyatakan tidak sah secara operasional.

Sebagai informasi, untuk proses pengesahan STNK wilayah Bekasi, Depok, Cinere & Cikarang dilakukan di Daerah Hukum Polda Metro Jaya. Sementara selain ketiga wilayah tersebut, dilakukan di Daerah Hukum Polda Jabar. Selesai. Semoga bermanfaat. (rizki/rig)

Baca Juga: Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP
Topik : tips pajak, pajak, pajak kendaraan, tips, provinsi jawa barat

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap