Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Cara Ajukan Nomor Izin Berusaha Bagi Non-UMK Badan

A+
A-
1
A+
A-
1
Cara Ajukan Nomor Izin Berusaha Bagi Non-UMK Badan

NOMOR izin berusaha (NIB) dibutuhkan para pelaku usaha sebagai identitas. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal impor (API), dan akses kepabeanan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor-impor.

Pengajuan NIB dapat dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Dalam versi terbarunya, risk based approach (RBA), pengajuan NIB melalui OSS perlu memperhatikan skala usaha, klasifikasi permohonan, dan tingkat risiko.

Berdasarkan PP 7/2021, salah satu ciri usaha menengah dan kecil (UMK) ialah memiliki modal usaha paling banyak Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara itu, skala usaha yang tergolong Non-UMK memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar.

Baca Juga: Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Selanjutnya, tingkat risiko setiap usaha dapat diketahui melalui tautan berikut. Nah, DDTCNews kali ini akan mengulas terkait dengan pengajuan NIB bagi non-UMK berbentuk badan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah.

Mula-mula, pastikan Anda telah memiliki hak akses atau akun. Kunjungi situs web oss.go.id dan klik tombol Masuk. Kemudian, masukkan username dan kata sandi. Lalu, pilih Masuk. Nanti, sistem akan mengarahkan Anda menuju ke halaman beranda.

Kemudian, klik menu Perizinan Usaha dan tekan Permohonan Baru. Lengkapi data badan usaha dan tekan Simpan Data. Pada bagian data usaha, klik tombol Isi Bidang Usaha dan lengkapi data yang diminta. Seusai mengisi, klik tombol Tarik Ulang Data AHU.

Baca Juga: Cara Minta Kode EFIN Melalui Fitur Live Chat Pajak

Sistem akan menampilkan data terbaru yang terdaftar dalam sistem AHU Online secara otomatis. Periksa kesesuaian data yang tertera dan isi data yang diminta.

Selanjutnya, tekan tombol Simpan Data. Anda juga akan diminta untuk mengisi beberapa data lainnya seperti modal usaha, dasar pembentukan usaha, anggota pengurus, dan lainnya.

Di bagian akhir permintaan data, klik tombol Simpan. Kemudian, beri tanda centang pada kalimat pernyataan dan pilih Selanjutnya. Nanti, Anda akan diarahkan ke formulir bagian data usaha.

Baca Juga: Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

Setelah itu, klik tombol Tambah Bidang Usaha untuk mengisi formulir perekaman data badan usaha dan tekan Pilih Bidang Usaha.

Lengkapi formulir detail usaha, pilih tipe gambar peta, dan jawablah pertanyaan yang diajukan. Anda juga akan diminta untuk mengisi data investasi untuk bidang usaha.

Setelah itu, tekan Tambah Produk/Jasa. Jika sudah, periksa kembali daftar produk/jasa dan tekan Selesai. Beri tanda centang pada kalimat pernyataan, dan pilih Selanjutnya. Nanti, sistem akan menunjukkan daftar kegiatan usaha.

Baca Juga: Cara Bayar Pajak atas Impor Barang Kiriman Lewat Aplikasi Pospay

Pada bagian tersebut, terdapat dua kondisi yang mungkin terjadi. Pertama, kegiatan usaha untuk lokasi membutuhkan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Kedua, kegiatan usaha dengan KKPR diterbitkan secara otomatis dan telah disetujui.

Selanjutnya, Anda juga perlu melengkapi dokumen persetujuan lingkungan dan tekan Lanjut. Sistem akan menampilkan pernyataan mandiri. Pada pernyataan mandiri tersebut, silakan beri tanda centang dan klik tombol Lanjut.

Berikutnya, sistem akan menunjukkan draf NIB. Pada bagian ini, periksa kembali draf NIB, beri tanda centang pada kalimat pernyataan, dan tekan Terbitkan Perizinan Berusaha. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Cara Buat Kode Billing untuk Kurang Bayar di SPT Tahunan 1770S

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tips perizinan usaha, tips, perizinan, nomor izin berusaha, non-umk badan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Konfirmasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara di DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

Rabu, 23 November 2022 | 11:10 WIB
TIPS PAJAK

Cara Kirim NPWP Elektronik ke Alamat Email

Jum'at, 18 November 2022 | 16:30 WIB
TIPS BEA METERAI

Cara Lapor SPT Masa Bea Meterai

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham