TIPS PERIZINAN USAHA

Cara Ajukan Izin Usaha UMK Orang Perseorangan Risiko Rendah di OSS

Vallencia | Jumat, 16 Desember 2022 | 15:00 WIB
Cara Ajukan Izin Usaha UMK Orang Perseorangan Risiko Rendah di OSS

SAAT ini, pengajuan perizinan usaha bisa dilakukan secara online atau melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Ketentuan terkait permohonan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021.

OSS RBA memakai pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan skala usaha, klasifikasi pemohon, dan tingkat risiko. Nah, DDTCNews kali ini mengulas mengenai tata cara pengajuan perizinan usaha bagi usaha mikro dan kecil (UMK) orang perseorangan melalui OSS.

Berdasarkan skala usahanya, UMK memiliki modal usaha paling banyak Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Dalam Pasal 170 ayat (1) PP 5/2021, pelaku usaha orang perseorangan adalah WNI yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum (WNI). Sementara itu, untuk memeriksa tingkat risiko usaha dapat dilihat pada tautan berikut.

Setelah memenuhi seluruh kriteria UMKM tersebut, Anda bisa mengajukan permohonan izin usaha dengan mengunjungi oss.go.id. Pada halaman utama, tekan Masuk. Jika Anda belum memiliki akun OSS, silakan buat terlebih dahulu dengan tekan Daftar.

Apabila Anda sudah memiliki akun OSS, masukkan username, kata sandi, dan kode keamanan yang tertera. Lalu, tekan Masuk. Berikutnya, pilih menu Perizinan Usaha dan klik Permohonan Baru. Anda akan diminta untuk melengkapi data pelaku usaha.

Baca Juga:
DJP: Pengeluaran Terkait Natura Silakan Dibiayakan, Asal Penuhi 3M

Setelah itu, tekan Simpan Data. Selanjutnya, Anda perlu melengkapi data bidang usaha. Dalam melengkapi data bidang usaha, pilih Isi Bidang Usaha. Sistem akan menampilkan form yang harus Anda isi. Usai mengisi, tekan Simpan.

Selanjutnya, lengkapi data detail bidang usaha dan klik Validasi Risiko. Sistem akan menampilkan skala usaha dan tingkat risiko pada usaha Anda secara otomatis. Sistem juga akan menanyakan beberapa data yang perlu dilengkapi.

Kemudian, tekan Tambah Produk/Jasa, lengkapi data yang diminta, dan tekan Simpan. Bagi UMK risiko rendah dengan perizinan tunggal dan KBLI tertentu akan diminta untuk melengkapi beberapa data tambahan.

Baca Juga:
Tarif Pajak Lebih Rendah & Hitungan Sederhana, DJP Ingin Ini bagi UMKM

Sistem akan menayangkan kapasitas, satuan, dan jenis produksi. Periksa kembali daftar produk/jasa dan tekan tombol Selesai. Sistem akan menampilkan data usaha, silakan tekan tombol Selanjutnya. Pada daftar kegiatan usaha, tekan ikon panah kebawah di bagian kolom status. Klik tombol Proses Perizinan Berusaha.

Sistem akan menampilkan pernyataan mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya. Silakan baca dan pahami. Jika sudah, beri tanda centang pada masing-masing pernyataan mandiri dan klik Lanjut.

Anda akan diarahkan untuk melihat tampilan draf nomor izin berusaha (NIB). Beri tanda centang pada kotak pernyataan dan klik Terbitkan Perizinan Berusaha. Perizinan berusaha akan terbit pada bagian daftar kegiatan usaha. Anda dapat melihat, mengundah, dan mencetak NIB. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Senin, 22 April 2024 | 08:25 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Pengeluaran Terkait Natura Silakan Dibiayakan, Asal Penuhi 3M

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024