PER-17/PJ/2019

Cara Agar PKP Bisa Jadi 'Toko Retail Bebas Pajak' untuk Turis Asing

Nora Galuh Candra Asmarani | Sabtu, 14 Oktober 2023 | 09:00 WIB
Cara Agar PKP Bisa Jadi 'Toko Retail Bebas Pajak' untuk Turis Asing

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) berupa toko retail yang ingin berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing (VAT Refund for tourist) harus mendaftarkan diri terlebih dahulu.

Ditjen Pajak (DJP) pun telah mengatur tata cara pendaftarannya melalui Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2019. Merujuk beleid tersebut, PKP toko retail bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi VAT Refund for Tourist pada laman DJP.

"PKP toko retail harus mendaftarkan diri secara elektronik sebagai PKP yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing melalui aplikasi VAT Refund for Tourists pada laman DJP," demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) PER-17/PJ/2019, sebagaimana dikutip pada Kamis (12/10/2023).

Baca Juga:
Catat! Layanan Tempat dan Peralatan Golf Kena PPN, Bukan Pajak Hiburan

Berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh PKP toko retail, dirjen pajak akan menerbitkan surat keputusan penunjukan PKP toko retail. Surat keputusan tersebut dapat dicetak melalui aplikasi yang sama.

Apabila telah ditunjuk, PKP toko retail perlu melakukan 3 hal melalui aplikasi VAT Refund for Tourist, yakni menentukan cabang dan/atau toko retail yang akan berpartisipasi; menambah dan/atau mengurangi cabang dan/atau toko retail; serta membuat hak akses bagi toko retail yang berpartisipasi.

Selain itu, perlu dipahami juga bahwa PKP toko retail yang telah ditunjuk memiliki 5 kewajiban. Pertama, mencetak dan menempelkan/memasang logo Tax Free Shop pada setiap toko retail yang tergabung dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Kedua, menyediakan informasi dalam bentuk cetakan atau informasi dalam media sosial mengenai pengembalian PPN kepada turis asing, termasuk informasi mengenai UPRPPN Bandara yang ditandai dengan logo Tax Refund For Tourists.

Ketiga, menerbitkan Faktur Pajak Khusus melalui aplikasi VAT Refund for Tourists atas penyerahan barang bawaan kepada turis asing yang menghendaki pengembalian PPN dan menunjukkan paspor luar negeri.

Keempat, memberikan jawaban atas kebenaran data faktur pajak khusus sesuai keadaan yang sebenarnya, dalam hal terdapat permintaan konfirmasi faktur pajak khusus.

Baca Juga:
Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Kelima, merekam nomor, tanggal, dan data lainnya yang ada pada faktur pajak khusus yang dibuat secara manual, ke dalam aplikasi VAT Refund for Tourists paling lambat hari berikutnya setelah aplikasi daring (online) kembali.

Sebagai informasi, VAT Refund for Tourists merupakan insentif pajak untuk orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak (BKP) di Indonesia yang kemudian dibawa turis asing tersebut keluar negeri.

Pada prinsipnya PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri sehingga barang yang akan dikonsumsi di luar negeri seharusnya tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu, PPN yang telah dipungut oleh penjual akan dikembalikan kepada turis asing yang akan meninggalkan Indonesia. Simak Syarat dan Cara Klaim VAT Refund for Tourist. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD