KEBIJAKAN PAJAK

Syarat dan Cara Klaim VAT Refund for Tourist, Apa Saja?

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 10 Oktober 2023 | 13:00 WIB
Syarat dan Cara Klaim VAT Refund for Tourist, Apa Saja?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - VAT refund atau pengembalian PPN untuk turis merupakan insentif pajak yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing). Insentif tersebut berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak (BKP) di Indonesia yang kemudian dibawa ke luar negeri.

Pada prinsipnya PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri sehingga barang yang akan dikonsumsi di luar negeri seharusnya tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu, PPN yang telah dipungut oleh penjual akan dikembalikan kepada turis asing yang akan meninggalkan Indonesia.

"PPN yang sudah dibayar atas barang bawaan dapat diminta kembali oleh turis asing," bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK 120/2019, dikutip pada Selasa (10/10/2023).

Baca Juga:
Catat! Layanan Tempat dan Peralatan Golf Kena PPN, Bukan Pajak Hiburan

Kendati demikian, VAT refund for tourist tidak berlaku untuk semua barang. Sebab, melalui PMK 120/2019, pemerintah telah mengatur 2 syarat yang harus dipenuhi agar turis asing bisa mengajukan pengembalian PPN. Pertama, nilai PPN paling sedikit Rp500.000 dan barang tersebut dibeli dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar negeri. Kedua, barang harus dibeli di toko retail yang memiliki logo tax free shop.

Toko dengan logo tax free shop berarti telah berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing. Hal yang perlu diingat, turis asing yang menghendaki pengembalian PPN atas barang yang dibelinya harus memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada toko tersebut.

Selanjutnya, permintaan pengembalian PPN dapat dilakukan melalui Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (UPRPPN) Bandara. Permintaan tersebut harus dilakukan oleh turis asing yang bersangkutan dengan membawa barang yang diajukan pengembalian PPN dan menunjukkan 3 dokumen.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Ketiga dokumen tersebut adalah paspor, boarding pass untuk keberangkatan turis asing ke luar negeri, dan faktur pajak khusus yang diperoleh dari toko dengan logo tax free shop. Kemudian, petugas konter pemeriksaan akan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan.

Dalam hal permintaan pengembalian disetujui, petugas konter pemeriksaan akan mencocokkan jenis dan jumlah barang dengan faktur pajak khusus. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut, petugas konter pemeriksaan akan menerbitkan Formulir Permintaan Pengembalian PPN.

Formulir tersebut nantinya akan ditandatangani oleh turis asing sebagai tanda permintaan pengembalian PPN yang dapat diminta kembali. Adapun apabila nilai PPN yang disetujui untuk dikembalikan ≤Rp5 juta maka akan dikembalikan secara tunai dengan mata uang rupiah.

Baca Juga:
Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Sementara itu, apabila PPN yang disetujui untuk dikembalikan bernilai lebih dari Rp5 juta maka akan dikembalikan dengan cara ditransfer ke rekening turis asing. Adapun segala biaya terkait transfer uang pengembalian PPN ke rekening turis asing dibebankan kepada turis asing dengan mengurangi jumlah pengembalian PPN bersangkutan.

Hal lain yang perlu diperhatikan, UPRPPN hanya terletak di bandara internasional tertentu. Bandara Internasional yang memiliki layanan UPRPPN meliputi Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Kualanamu di Medan, Bandara Yogyakarta International Airport, dan Bandara Juanda di Surabaya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD