Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

BPKP Siapkan Model Pengawasan Berbasis Elektronik

A+
A-
20
A+
A-
20
BPKP Siapkan Model Pengawasan Berbasis Elektronik

Kantor pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta. (Foto: bpkp.go,id)

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh menyebutkan pentingnya transformasi model pengawasan berbasis teknologi informasi untuk menunjang kinerja BPKP.

Dia menyampaikan hal itu dalam forum teknologi informasi dan Satgas transformasi digital pengawasan BPKP 2020. Menurutnya, untuk bisa melakukan pengawasan berbasis elektronik, diperlukan tiga syarat utama dalam pengembangan sistem pengawasan berbasis elektronik.

"Perlu untuk menyusun grand design pengelolaan teknologi informasi di BPKP, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam teknologi informasi, dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang memadai," katanya dikutip dari laman BPKP Selasa (13/10/2020).

Baca Juga: Tingkatkan Pengawasan Belanja Covid-19 di Pemda, BPKP Lakukan Ini

Yusuf menuturkan BPKP perlu melakukan terobosan agar penugasan pengawasan khususnya berbasis elektronik dapat dilaksanakan dengan baik. Dia menyebut terobosan dalam strategi pengembangan teknologi informasi harus selaras dengan penugasan pengawasan yang bergerak dinamis.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia mengatakan pengawasan berbasis elektronik sudah mulai dirintis dengan aplikasi Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM) yang terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Menurutnya, aplikasi tersebut harus terus dikembangkan agar kinerjanya bisa optimal dalam melakukan pengawasan berbasis elektronik pada keuangan daerah dan menjamin akuntabilitas keuangan daerah.

Baca Juga: BPKP Rilis Sertifikasi Pemimpin APIP, Begini Respons BPK

Edi menyebutkan pengembangan tersebut antara lain untuk meningkatkan kapasitas monitoring pemungutan dan penyetoran pajak di bendahara pengeluaran, pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga, pertanggungjawaban dana tambah uang persediaan dan penyerapan anggaran.

Selain itu, model pengawasan elektronik juga dilakukan BPKP perwakilan di daerah untuk menjamin dana penanggulangan pandemi Covid-19 dapat tepat sasaran terserap oleh masyarakat yang membutuhkan.

Perwakilan BPKP di wilayah Sumatra seperti BPKP Provinsi Riau, Sumatra Selatan dan Jambi telah memanfaatkan aplikasi monitoring data bantuan sosial dalam pelaksanaan penugasan pengawasan.

Baca Juga: AKN V BPK Lakukan 4 Pemeriksaan Tematik, Termasuk Penanganan Covid-19

Pengembangan aplikasi ini diinisiasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Aplikasi tersebut kemudian berkembang pemanfaatanya ke beberapa provinsi lain di wilayah Pulau Sumatra.

Beberapa tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan berinisiatif melaksanakan e-audit. Belum ada keterangan apakah transformasi pengawasan BPKP ini hasilnya akan mirip e-audit. Hingga kini BPK masih melakukan e-audit dalam melakukan pemeriksaan keuangannya. (Bsii)

Baca Juga: Awasi Dana Penanganan Covid-19, BPK: Peran APIP Harus Dioptimalkan
Topik : BPKP, pengawasan berbasis elektronik, audit
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 September 2020 | 15:07 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Rabu, 09 September 2020 | 16:27 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 September 2020 | 15:37 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Selasa, 08 September 2020 | 14:40 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020