Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

A+
A-
12
A+
A-
12
Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengajak masyarakat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) sebelum jadwal penyelenggaraan program tersebut berakhir pada 30 Juni 2022.

Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Bima Pradana mengatakan PPS menjadi kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan harta yang belum disampaikan dengan benar. Peserta PPS juga bisa menanamkan dananya ke berbagai instrumen sehingga memperoleh keuntungan lebih besar.

"Memang ini salah satu pilihan. Apa yang kita ungkapkan mungkin menjadi penghasilan nantinya karena kita investasi," katanya dalam acara Tax Live, dikutip pada Minggu (22/5/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Bima menuturkan terdapat 2 keuntungan yang akan diperoleh wajib pajak apabila menginvestasikan dana yang diungkapkan melalui PPS. Pertama, memperoleh tarif yang lebih rendah ketimbang hanya mendeklarasikan harta.

Kedua, peserta PPS akan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang karena dana diinvestasikan, baik pada Surat Berharga Negara maupun kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan.

Bima menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/2021 telah memerinci tata cara pelaksanaan PPS. Melalui KMK 52/2022, pemerintah kemudian menetapkan 332 kegiatan usaha yang dapat dipilih peserta PPS sebagai tujuan investasi.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Dia menilai wajib pajak akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila menginvestasikan dananya ke sektor-sektor produktif. "Tarifnya [PPh final] tidak terlalu besar kalau kita menghasilkan investasi di belakangnya," ujarnya.

Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya 6 bulan, mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Nanti, peserta PPS akan dikenakan PPh final dengan tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Tarif PPh final lebih rendah diberikan apabila wajib pajak menginvestasikan hartanya pada SBN dan kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan. (rig)

Topik : djp, PPS, tax amnesty, program pengungkapan sukarela, investasi, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rivan Nagawibawa

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:28 WIB
apakah benar bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi bukan peserta Tax Amnesty dapat mengikuti PPS kebijakan 1 dengan Basis Aset per 31 Desember 2015? sumber informasi dari website DJP mengenai FAQ PPS.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD