Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Bioskop Kembali Buka, DPR Minta Ada Keringanan Pajak Bagi Sineas Lokal

A+
A-
0
A+
A-
0
Bioskop Kembali Buka, DPR Minta Ada Keringanan Pajak Bagi Sineas Lokal

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews – DPR meminta Pemerintah Filipina menyiapkan fasilitas keringanan pajak untuk para sineas lokal melalui amendemen Republic Act No. 7160 atau the Local Government Code of 1991.

Ketua Komite Industri Kreatif dan Seni DPR Christopher de Venecia mengatakan pemberian insentif akan mendukung pemulihan industri perfilman. Apalagi, bioskop telah kembali dibuka dan sineas lokal makin membutuhkan stimulus untuk kembali berproduksi dan memasok film lokal.

"Insentif atau keringanan pajak untuk sineas lokal akan membantu mereka bangkit kembali sehingga dapat membuat lebih banyak film dan mempekerjakan kembali aktor dan kru," katanya, dikutip pada Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

De Venecia menuturkan usulan DPR telah diajukan sejak Januari lalu untuk mengubah Republic Act No. 7160 atau the Local Government Code of 1991. Usulan tersebut sudah disetujui komite DPR, tetapi belum mencapai persetujuan di paripurna.

Dia menilai industri kreatif dan seni pertunjukan membutuhkan insentif agar dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Khusus pada industri film, ia memperkirakan insentif yang dibutuhkan antara lain penangguhan pemungutan pajak selama 2 tahun.

Pajak, sambungnya, menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi pendapatan sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam memproduksi film lokal. Adapun selama pandemi, kegiatan produksi film lokal hampir seluruhnya terhenti.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Selain itu, De Venecia juga meminta otoritas pajak dan unit pemerintah daerah untuk penangguhan pengenaan pajak pada film lokal selama 12 bulan. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar industri dapat pulih terlebih dahulu.

Menurutnya, industri film telah mempekerjakan sekitar 760.000 pekerja serta berkontribusi tidak kurang dari P100 miliar per tahun pada perekonomian nasional dan daerah. Meski demikian, setoran pajak hiburan atas kegiatan pemutaran film juga tidak terlalu signifikan.

"Pemungutan pajak hiburan di Filipina menyumbang kurang dari 1% dari pendapatan pemda selama setahun," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net. (rig)

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Topik : filipina, keringanan pajak, bioskop, sineas, industri film, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Siap-Siap! Kemendagri Minta Pemda Setop Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka