FILIPINA

Bioskop Kembali Buka, DPR Minta Ada Keringanan Pajak Bagi Sineas Lokal

Dian Kurniati | Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:30 WIB
Bioskop Kembali Buka, DPR Minta Ada Keringanan Pajak Bagi Sineas Lokal

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews – DPR meminta Pemerintah Filipina menyiapkan fasilitas keringanan pajak untuk para sineas lokal melalui amendemen Republic Act No. 7160 atau the Local Government Code of 1991.

Ketua Komite Industri Kreatif dan Seni DPR Christopher de Venecia mengatakan pemberian insentif akan mendukung pemulihan industri perfilman. Apalagi, bioskop telah kembali dibuka dan sineas lokal makin membutuhkan stimulus untuk kembali berproduksi dan memasok film lokal.

"Insentif atau keringanan pajak untuk sineas lokal akan membantu mereka bangkit kembali sehingga dapat membuat lebih banyak film dan mempekerjakan kembali aktor dan kru," katanya, dikutip pada Jumat (15/10/2021).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

De Venecia menuturkan usulan DPR telah diajukan sejak Januari lalu untuk mengubah Republic Act No. 7160 atau the Local Government Code of 1991. Usulan tersebut sudah disetujui komite DPR, tetapi belum mencapai persetujuan di paripurna.

Dia menilai industri kreatif dan seni pertunjukan membutuhkan insentif agar dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Khusus pada industri film, ia memperkirakan insentif yang dibutuhkan antara lain penangguhan pemungutan pajak selama 2 tahun.

Pajak, sambungnya, menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi pendapatan sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam memproduksi film lokal. Adapun selama pandemi, kegiatan produksi film lokal hampir seluruhnya terhenti.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Selain itu, De Venecia juga meminta otoritas pajak dan unit pemerintah daerah untuk penangguhan pengenaan pajak pada film lokal selama 12 bulan. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar industri dapat pulih terlebih dahulu.

Menurutnya, industri film telah mempekerjakan sekitar 760.000 pekerja serta berkontribusi tidak kurang dari P100 miliar per tahun pada perekonomian nasional dan daerah. Meski demikian, setoran pajak hiburan atas kegiatan pemutaran film juga tidak terlalu signifikan.

"Pemungutan pajak hiburan di Filipina menyumbang kurang dari 1% dari pendapatan pemda selama setahun," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track