Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Berjualan Ilegal, Perusahaan e-Commerce Ini Ditegur

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Perdagangan di pasar gelap (black market) kini masih sering terjadi. Oleh karena itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memberikan surat teguran kepada penjual barang di black market tersebut.

Enggartiasto mengatakan surat teguran hanya berupa imbauan, mengingatkan masyarakat bahwa transaksi di black market, pada dasarnya dilarang oleh pemerintah.

“Tanpa surat teguran pun, kegiatan jual beli barang black market pun jelas sangat dilarang. Kami pun tidak akan memberi izin pelaku usaha untuk menjual barang secara ilegal,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/11).

Baca Juga: Sri Mulyani dan Sekjen WCO Kunio Mikuriya Bahas Pajak E-commerce

Ia mengungkapkan telah menegur sejumlah perusahaan e-commerce yang masih menjual barang di black market. Pasalnya, perusahan-perusahaan ini menjual telepon seluler secara ilegal.

Beberapa perusahaan yang mendapat teguran atas penjualan barang ilegal ini adalah raksasa market place di Indonesia, seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya.

Namun ia enggan menyebutkan jumlah kerugian negara atas penjualan maupun pembelian barang-barang black market. Enggar mengakui nominal tersebut hanya diketahui oleh perusahaan-perusahaan e-commerce tersebut.

Baca Juga: RI Minta WCO Bentuk Kelompok Riset E-Commerce Lintas Batas

“Nominalnya hanya perusahaan e-commerce yang tahu, mulai dari nominal penjualan dan lainnya. Bahkan, disumpah pun mereka tidak akan mau mengakuinya,” pungkasnya.

Di sisi lain, penerimaan pajak akan turut menurun jika semakin banyak barang yang dijual melalui pasar gelap. Hal ini sekaligus menjadi tugas pemerintah untuk semakin memberantas aktivitas jual beli barang black market, serta meningkatkan penerimaan pajak. (Gfa)

Baca Juga: Mudahkan WP Bayar Pajak, Bapenda Gandeng E-Commerce

“Tanpa surat teguran pun, kegiatan jual beli barang black market pun jelas sangat dilarang. Kami pun tidak akan memberi izin pelaku usaha untuk menjual barang secara ilegal,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/11).

Baca Juga: Sri Mulyani dan Sekjen WCO Kunio Mikuriya Bahas Pajak E-commerce

Ia mengungkapkan telah menegur sejumlah perusahaan e-commerce yang masih menjual barang di black market. Pasalnya, perusahan-perusahaan ini menjual telepon seluler secara ilegal.

Beberapa perusahaan yang mendapat teguran atas penjualan barang ilegal ini adalah raksasa market place di Indonesia, seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya.

Namun ia enggan menyebutkan jumlah kerugian negara atas penjualan maupun pembelian barang-barang black market. Enggar mengakui nominal tersebut hanya diketahui oleh perusahaan-perusahaan e-commerce tersebut.

Baca Juga: RI Minta WCO Bentuk Kelompok Riset E-Commerce Lintas Batas

“Nominalnya hanya perusahaan e-commerce yang tahu, mulai dari nominal penjualan dan lainnya. Bahkan, disumpah pun mereka tidak akan mau mengakuinya,” pungkasnya.

Di sisi lain, penerimaan pajak akan turut menurun jika semakin banyak barang yang dijual melalui pasar gelap. Hal ini sekaligus menjadi tugas pemerintah untuk semakin memberantas aktivitas jual beli barang black market, serta meningkatkan penerimaan pajak. (Gfa)

Baca Juga: Mudahkan WP Bayar Pajak, Bapenda Gandeng E-Commerce
Topik : black market, e-commerce, ilegal, surat teguran
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP