Tiga Tahun, Penyaluran Fasilitas Fiskal Panas Bumi Tembus Rp623 Miliar

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat pemberian fasilitas fiskal untuk kegiatan panas bumi sepanjang 2020-2022 menyentuh angka Rp623,64 miliar.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Padmoyo Tri Wikanto mengatakan pemerintah memberikan fasilitas fiskal untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Melalui pemberian fasilitas ini, pemerintah berharap bauran energi dapat terus meningkat.

"Sebagaimana peran Ditjen Bea dan Cukai, kami memberikan fasilitas [fiskal] di bidang panas bumi," katanya dalam sosialisasi PMK 172/2022, dikutip pada Sabtu (25/3/2023).

Padmoyo mengatakan DJBC dengan tugas sebagai trade facilitator dan industrial assistance berupaya membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi di bidang panas bumi. Fasilitas fiskal untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi telah diberikan sejak Maret 2020.

Pemerintah mengatur atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dapat diberikan pembebasan bea masuk. Kegiatan penyelenggaraan panas bumi berupa pemanfaatan tidak langsung yang dapat diberikan pembebasan bea masuk, meliputi survei pendahuluan atau survei pendahuluan dan eksplorasi, eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan.

Fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan.

Kemudian, terhadap barang impor yang telah diberikan pembebasan bea masuk, juga dapat diberikan perlakuan perpajakan berupa tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan/atau dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Pada tahun pertama pelaksanaannya, realisasi fasilitas fiskal untuk kegiatan panas bumi senilai Rp261,52 miliar yang terdiri atas bea masuk dibebaskan Rp35,56 miliar, PPN tidak dipungut Rp205,75 miliar, dan PPh dikecualikan Rp20,2 miliar.

Kemudian pada 2021, realisasi fasilitas fiskal untuk kegiatan panas bumi senilai Rp290,21 miliar yang terdiri atas bea masuk dibebaskan Rp31,25 miliar, PPN tidak dipungut Rp198,71 miliar, dan PPh dikecualikan Rp60,25 miliar. Adapun untuk 2022, realisasi fasilitasnya hanya Rp71,89 miliar yang terdiri atas bea masuk dibebaskan Rp22,02 miliar, PPN tidak dipungut Rp39,03 miliar, dan PPh dikecualikan Rp10,83 miliar.

Hingga 2022, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi sebesar 2.355,4 MW, melampaui target 2.344,1 MW. Sementara untuk target tahun ini, ditetapkan sebesar 200 MW.

Mengenai kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB)/badan usaha yang telah menerima fasilitas fiskal, sejauh ini ada sebanyak 14 perusahaan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di LNSW yang demikian aktif memberikan kemudahan kepada kami dalam hal pemberian fasilitas tersebut," ujar Padmoyo. (sap)