BERITA TERKINI
Ilustrasi. Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho (kiri) bersiap memimpin acara Wisuda Daring Periode II 2020 UNS di auditorium universitas setempat, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2020). Sebanyak 259 wisudawan mengikuti acara wisuda daring tersebut karena kebijakan physical distancing akibat dari wabah Covid-19. ANTARAFOTO/Maulana Surya/hp.
JAKARTA, DDTCNews - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengungkapkan sejumlah alasan di balik syarat keharusan seorang penerima beasiswa (awardee) pendidikan luar negeri untuk kembali lagi ke Tanah Air.
Instansi di bawah Kementerian Keuangan ini menyampaikan adanya kewajiban bagi awardee untuk kembali ke Indonesia tidak lepas dari sumber pendanaan pendidikan yang diberikan kepada mereka.
"Dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola LPDP adalah hasil jerih payah masyarakat Indonesia, melalui pajak, bea masuk, dan pendapatan lainnya," tulis LPDP melalui akun @LPDP_RI di Twitter, dikutip pada Senin (6/2/2023).
Seorang awardee, lanjut LPDP dalam utasnya, harus memiliki komitmen moral dan pengabdian yang kuat. Alasannya, pendidikan mereka dibiayai sepenuhnya oleh negara.
Seluruh awardee LPDP diharapkan bisa bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, termasuk dengan mewarnai tata kelola, cara pikir, dan attitude masyarakat Indonesia. Cara tercepat untuk mewujudkan hal tersebut adalah pulang kembali ke Tanah Air dan bekerja serta mengabdikan dirinya di Indonesia.
"Jadi uang negara dipakai kembali untuk masyarakat Indonesia," cuit LPDP.
Apa bentuk pengabdian yang dimaksud? LPDP menjawab, bentuk pengabdian bisa beragam. Bisa bekerja apa saja, tidak peduli sektornya, baik di publik, swasta, sosial, wirausaha, atau yang lainnya. Yang terpenting, tulis LPDP, berada di Indonesia dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.
Terkait dengan pandangan bahwa kontribusi bisa dilakukan dari luar negeri sekalipun, LPDP punya argumennya untuk merespons hal tersebut. LPDP menilai, saat ini jumlah intelektual berjenjang S2 dan S3 di Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya. Karenanya, mereka perlu menjadi pionir untuk membawa kebaikan di dalam negeri.
"Saat sekolah, awardee tak hanya belajar tetapi juga diharapkan mampu berjejaring sehingga mereka memiliki cara pikir lebih baik. Keberadaan alumni di tengah masyarakat akan mengangkat cara pikir orang-orang di sekitarnya ke arah lebih baik," imbuh LPDP.
Namun, bagi awardee yang ingin berkarir di luar negeri, LPDP sebenarnya membuka ruangnya meski terbatas. Saat ini kesempatan berkarir di luar negeri hanya terbuka bagi PNS, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan pegawai lembaga internasional seperti PBB, ADB, IDB, IMF, dan World Bank yang sedang mendapat penugasan di luar negeri.
Perlu diketahui, kontrak pengabdian di dalam negeri bagi awardee LPDP adalah 2n+1.
Sebelumnya, Direktur Utama LPDP RI Andin Hadiyanto mengungkapkan saat ini ada sekitar 35.536 awardee atau alumni beasiswa LPDP yang terindikasi melanggar kontrak untuk kembali ke Indonesia.
Angka tersebut setara 0,01% dari seluruh awardee LPDP saat ini, yakni 35.536. LPDP menegaskan saat ini masih ada jauh lebih banyak awardee yang berintegritas ketimbang yang bermasalah. (sap)
