Turunan UU HPP, Jokowi Resmi Teken PP Soal PPN dan PPnBM

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 44/2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

PP 44/2022 merupakan aturan pelaksana dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Beleid yang diundangkan per 2 Desember 2022 ini memuat pengaturan lebih lanjut mengenai tarif, cara menghitung, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak.

"Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah," bunyi pertimbangan PP 44/2022, dikutip pada Selasa (6/12/2022).

PP 44/2022 memuat 9 bab yang terdiri atas ketentuan umum; pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM; barang kena pajak dan jasa kena pajak; dasar pengenaan pajak; penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM; tempat pengkreditan pajak masukan; saat dan tempat terutang PPN atau PPN dan PPnBM; faktur pajak; serta ketentuan penutup.

Dibandingkan dengan ketentuan yang lama, PP 44/2022 kini mengatur penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM.

Pasal 5 beleid tersebut menyatakan menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak lain tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang  bertransaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang dilakukan secara elektronik paling sedikit berupa pedagang, penyedia jasa, dan/atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Kemudian, penunjukan pihak lain, tata cara pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat PP ini mulai berlaku, PP 1/2012 tentang Pelaksanaan UU 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, serta Pasal 5 PP 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [pada 2 Desember 2022]," bunyi Pasal 33 PP 44/2022. (sap)