BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) kembali memperbarui daftar badan/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
Pembaruan ini dilakukan melalui penerbitan PER-15/PJ/2022. Beleid ini mengubah Lampiran I dari PER-04/PJ/2022. Salah satu dasar pembaruan daftar tersebut adalah Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.4558/Dt.lII.IV.1/BA.03.2/08/2022 tertanggal 8 Agustus 2022.
“Terdapat usulan badan atau lembaga yang telah diterbitkan surat keputusan perizinan dan perpanjangan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai badan atau lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto,” bunyi pertimbangan PER-15/PJ/2022, dikutip pada Rabu (30/11/2022).
Dalam lampiran tersebut, terdapat 3 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 33 lembaga amil zakat (LAZ) skala nasional (sebelumnya ada 31), 2 lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh (Lazis), 28 LAZ skala provinsi (sebelumnya 27), dan sekitar 177 LAZ skala kabupaten/kota (sebelumnya 178).
Selanjutnya, tercantum pula 4 lembaga penerima sumbangan keagamaan Kristen, 1 lembaga penerima sumbangan keagamaan Katolik, 6 lembaga pengelola dana sosial keagamaan Buddha, dan 1 lembaga penerima sumbangan keagamaan Hindu.
Sesuai dengan PER-04/PJ/2022 s.t.d.d PER-15/PJ/2022 jika badan atau lembaga dilakukan pencabutan oleh instansi terkait, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan kepada badan atau lembaga tersebut sejak tanggal dilakukannya pencabutan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
“Peraturan direktur jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan [6 Oktober 2022],” bunyi Pasal II PER-15/PJ/2022. (kaw)
