BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengusaha jasa konstruksi yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dapat dikenakan PPh final jasa konstruksi, tetapi dengan tarif yang lebih tinggi.
Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat P2 Humas DJP Lintang menjelaskan izin usaha jasa konstruksi dapat dimanfaatkan pengusaha untuk mendapatkan tarif PPh final yang lebih rendah. Izin tersebut diberikan oleh pemerintah daerah tempat domisili pemilik usaha jasa konstruksi.
“Saat memulai usaha, wajib pajak harus mengurus izin usahanya atau biasa disebut NIB [Nomor Induk Berusaha] yang ada di OSS [Online Single Submission]. Nah, ketika sudah memiliki IUJK atau NIB maka step berikutnya yaitu memiliki sertifikat izin usaha atau kompetensi kerja,” ujarnya dalam Tax Live, dikutip pada Selasa (15/11/2022).
Pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2022, usaha jasa konstruksi dibagi menjadi 3 layanan. Pertama, layanan jasa konsultansi konstruksi yang memberikan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
Untuk jasa tersebut dikenakan tarif 3,5% untuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh penyedia jasa bersertifikat. Untuk jasa konsultasi yang dilakukan penyedia jasa tidak bersertifikat akan dikenakan tarif final sebesar 6%.
Kedua, pekerjaan konstruksi yang mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan. Jika penyedia jasa bersertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja perorangan maka dikenai tarif 1,75%.
Untuk konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah, besar, atau spesialis dikenakan tarif PPh final 2,65%. Adapun untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang tidak bersertifikat akan dikenakan tarif PPh final sebesar 4%.
Ketiga, jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi yang mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model panggabungan perencanaan dan pembangunan.
Apabila jenis jasa tersebut dilakukan oleh penyedia jasa bersertifikat maka akan dikenakan tarif PPh final 2,65%. Sementara itu, apabila penyedia jasa tidak memiliki sertifikat maka akan dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu 4%.
“Tarifnya memang agak keriting, tetapi ini dibuat atas pertimbangan pembuat kebijakan dengan menggunakan data benchmarking di lapangan sehingga mendekati keadilan,” jelas Lintang. (Fikri/rig)
