BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers di Kantor Presiden. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi senilai Rp24,17 triliun guna mempertahankan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos pengalihan subsidi terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan bantuan bagi 16 juta pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan.
"BLT pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan Ibu Mensos Rp150.000 selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayar 2 kali yakni Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua," ujar Sri Mulyani, Senin (29/8/2022).
Pembayaran BLT akan dilakukan melalui kantor pos di seluruh Indonesia dan akan menyasar 20,65 juta KPM.
Selanjutnya, pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan akan diberi bantuan senilai Rp600.000. Anggaran untuk bantuan pekerja akan mencapai Rp9,6 triliun.
Guna melaksanakan bantuan bagi pekerja ini, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) agar pembayaran dapat segera dilakukan.
Selain Rp20,65 triliun tersebut, pemda juga akan diminta memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mewajibkan pemda menggunakan 2% dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi transportasi angkutan umum dan perlindungan sosial tambahan.
"Ini diharapkan mengurangi tekanan ke masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang hari-hari ini menghadapi tekanan kenaikan harga," ujar Sri Mulyani.
Untuk diketahui, anggaran subsidi energi dan kompensasi senilai Rp502 triliun pada APBN 2022 sudah tidak mencukupi untuk mempertahankan harga Pertalite dan Solar bersubsidi. Hal ini diakibatkan oleh melesetnya asumsi harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP dan nilai tukar rupiah serta potensi terlampauinya kuota BBM bersubsidi karena tingginya konsumsi.
Bila pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan harga Pertalite dan Solar bersubsidi, anggaran subsidi dan kompensasi yang dibutuhkan adalah senilai Rp698 triliun. (sap)
