BERITA TERKINI
Kring Pajak.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan perihal aturan pencatatan atas kepemilikan harta berupa rumah yang diperoleh melalui kredit pemilikan rumah (KPR) di SPT Tahunan PPh orang pribadi.
DJP menyebut nominal harta rumah KPR yang diisi dalam SPT merupakan harga perolehan rumah. Kemudian, cicilan KPR diisi pada kolom utang dengan nominal yang masih harus dilunasi pada akhir tahun pajak.
“Jadi rumah KPR tetap diisi sesuai harga perolehannya. Petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada lampiran PER-36/PJ/2015,” sebut DJP dalam akun Twitter @kring_pajak saat menjawab salah satu pertanyaan dari netizen, dikutip pada Kamis (25/8/2022).
Sesuai petunjuk pengisian SPT Tahunan orang pribadi di PER 36/PJ/2015, lanjut DJP, kolom harga perolehan diisi dengan harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Saat mengisi perincian harta, kolom Harga Perolehan mungkin menjadi hal yang patut diperhatikan. Sebab, wajib pajak terkadang melakukan kesalahan ketika mengisi kolom tersebut. Hati-hati, perlu sedikit jeli mengisi kolom Harga Perolehan ini.
Harga Perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut. Dalam perjalanannya, harta dalam bentuk aset keuangan dan investasi bisa mengalami kenaikan atau penurunan, atau yang umum disebut dengan Harga Pasar.
Umumnya, harga pasar inilah yang kerap dicatatkan wajib pajak saat melaporkan SPT. Hal ini juga berlaku untuk harta lain seperti tanah dan bangunan. Wajib pajak acap mengisi harga terkini di kolom Harga Perolehan.
Kolom harta di SPT membagi jenis harta menjadi 6 bagian, yaitu kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harga bergerak lain dan harta tidak bergerak. Simak juga “Cara Mengisi Kolom Harta pada SPT Tahunan” (rig)
