Di Depan Pengusaha AS, Menkes Tawarkan Investasi Bidang Kesehatan

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan strategi pemerintah dalam melakukan reformasi fundamental pada sistem kesehatan di Indonesia.

Budi mengatakan reformasi tersebut salah satunya dilakukan melalui transformasi layanan rujukan dengan meningkatkan akses serta mutu rumah sakit Indonesia. Melalui upaya tersebut, pemerintah akan mendorong sektor swasta terlibat dalam penyediaan fasilitas kesehatan rujukan atau sekunder, termasuk dari investor asing.

"Kami akan membuka peluang bagi investor dan rumah sakit asing untuk masuk. Kami juga akan menyederhanakan regulasi bagi rumah sakit asing dan tenaga kesehatan asing untuk masuk dan bekerja di negara ini," katanya dalam US-Indonesia Investment Summit ke-9, Senin (13/12/2021).

Budi mengatakan pemerintah ingin menambah jumlah tempat tidur agar mencukupi kebutuhan masyarakat, serta membangun rumah sakit secara merata hingga ke luar Jawa. Di sisi lain, kualitas pelayanan rumah sakit juga harus ditingkatkan agar orang-orang tidak perlu berobat ke luar negeri.

Kemudian, pilar lain dalam reformasi kesehatan yakni transformasi sistem ketahanan kesehatan yang mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Menurut Budi, kemandirian farmasi dan alat kesehatan terasa semakin mendesak saat pandemi Covid-19 karena semua negara di dunia membutuhkannya.

"Kami akan memberikan banyak insentif kepada perusahaan yang memiliki kemampuan bergerak di bidang manufaktur di Indonesia karena kami melakukan reformasi sistem ketahanan kesehatan," ujarnya.

Budi menyebut pemerintah telah mendorong industri manufaktur memproduksi alat kesehatan atau obat yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan insentif agar pelaku usaha semakin terdorong untuk terlibat dalam penanganan pandemi.

Dia menjelaskan pemerintah sempat mengalami kesulitan menghadapi kesulitan untuk memperoleh alat pelindung diri dan kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya pada periode awal pandemi. Oleh karena itu, kemandirian di bidang medis harus dilakukan sebagai respons atas ancaman krisis kesehatan di masa depan.

Budi menilai bentuk dukungan pemerintah terhadap industri farmasi juga dilakukan melalui pembelian produk. Menurutnya, obat-obatan produksi dalam negeri selalu menjadi prioritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dia menargetkan sekitar 30% hingga 50% obat, vaksin, dan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri.

"Kami akan mendorong pengadaan barang pemerintah untuk membeli dari perusahaan manufaktur di Indonesia," imbuhnya. (sap)