Dapat Utang Rp11,4 Triliun dari World Bank, Ini Kata Kepala BKF

JAKARTA, DDTCNews - World Bank telah menyetujui pemberian utang senilai US$800 juta atau Rp11,4 triliun kepada Indonesia untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan, serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mempercepat reformasi struktural.

Dengan dukungan dari World Bank, lanjutnya, pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menuju berbasis nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi.

"Pertumbuhan investasi tahun 2021 harus dipastikan positif agar bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Febrio mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5-5,3% tahun ini. Khusus investasi, target pertumbuhannya berkisar 5,7-7,0%. Adapun pada kuartal I/2021, investasi tumbuh 2,3% secara kuartalan dan 4,3% secara tahunan.

Menurutnya, reformasi struktural itu untuk menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan, mendorong investasi langsung berorientasi ekspor, meningkatkan integrasi perekonomian ke ekonomi global, mendorong pertumbuhan manufaktur dan nonkomoditas, serta meningkatkan daya saing.

Dia menilai pemberian pendanaan tersebut menunjukkan World Bank menyambut positif komitmen pemerintah mengakselerasi reformasi struktural. Alasannya, pemberian pendanaan didasarkan pada penilaian atas ketahanan ekonomi Indonesia dan proses pemulihan yang berkelanjutan.

Febrio menyebut pendanaan itu akan dioperasikan melalui dua pilar. Pertama, bertujuan mempercepat investasi dengan membuka lebih banyak sektor untuk investasi swasta, khususnya investasi langsung, dan mendorong investasi swasta dalam energi terbarukan.

Kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk mendorong daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya yakni meningkatkan akses dan keterjangkauan harga komoditas pangan pokok maupun bahan baku serta memfasilitasi akses kepada input manufaktur.

Dia menambahkan dukungan pendanaan tersebut juga menjadi salah satu bentuk kemitraan Indonesia dan World Bank sebagaimana tertuang dalam Kerangka Kerja Kemitraan Pemerintah Indonesia dan World Bank 2021-2025.

"Kerangka Kerja Kemitraan ini mengidentifikasi penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi sebagai jalur utama untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran," ujarnya. (Bsi)