BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mencermati tren perdagangan aset kripto atau cryptocurrency yang berkembang sangat cepat.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan beberapa pedagang aset kripto mencatat transaksinya sudah mencapai Rp1,7 triliun per hari atau 10% nilai transaksi Bursa Efek Indonesia. Dengan potensi yang tinggi tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengatur perdagangannya.
"Terjadi perubahan perilaku investor maupun pedagang, khususnya di kalangan anak muda, yang mulai melihat kripto sebagai ruang baru yang menjanjikan," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (13/5/2021).
Jerry mengatakan Indonesia tidak memperlakukan aset kripto sebagai mata uang seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa, tetapi aset yang bisa diperdagangkan atau komoditas. Hal itu sesuai dengan UU Bank Indonesia yang menyatakan mata uang yang sah hanya rupiah.
Jika ketentuan itu dirilis, dia menyebut Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang mengatur perdagangan aset kripto. Jerry menjelaskan setidaknya ada dua alasan pemerintah perlu mengatur transaksi aset kripto.
Pertama, sebagai sarana perlindungan bagi para pelaku perdagangan kripto. Kedua, ketentuan itu akan menjadi sarana bagi para pelaku agar aset dan arus keuangan mereka dianggap legal untuk negara. Pasalnya, Indonesia menerapkan aturan ketat dalam pengawasan sektor keuangan dan jasa keuangan.
"Artinya, uang dan segala aset harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik sumber maupun penggunaannya harus jelas. Ini untuk menghindari dugaan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain," ujarnya.
Bagi negara, Jerry menilai aturan mengenai perdagangan aset kripto akan berguna bagi instrumen ataupun indikator dalam pengelolaan fiskal dan moneter. Secara umum, dia menyebut pengaturan perdagangan aset kripto diperlukan untuk mengelola ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Saat ini, sambungnya, Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus menggodok rencana pendirian bursa kripto. Bursa itu ditargetkan bisa berdiri pada semester kedua tahun ini.
Saat ini, Bappebti baru mengatur jenis-jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia dengan jumlahnya sekitar 229.
Sebagai informasi, sebelumnya, Ditjen Pajak (DJP) juga tengah mengkaji skema pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari transaksi aset kripto. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut perkembangan aset kripto di Indonesia perlu dicermati sebelum pemerintah meresponsnya dengan kebijakan pajak.
Pada isu pajak pertambahan nilai (PPN), DJP perlu mencermati aset kripto yang akan masuk dalam kategori barang, jasa, atau alat tukar. Sementara soal pajak penghasilan (PPh), DJP telah mengadakan diskusi mengenai skema laba yang diperoleh wajib pajak. Simak ‘Soal Skema Pemajakan Transaksi Cryptocurrency, Ini Kata Dirjen Pajak’. (kaw)
