BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Mulai 3 Mei 2021, sebanyak 28 instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP) mengalami perubahan wilayah kerja. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (12/3/2021).
Ketentuan mengenai wilayah kerja baru 28 instansi vertikal DJP sudah masuk dalam PMK 184/2020. Untuk waktu mulai beroperasinya, yakni pada 3 Mei 2021, baru saja diputuskan Dirjen Pajak Suryo Utomo melalui KEP-28/PJ/2021.
“Menerapkan saat mulai beroperasinya wilayah kerja baru instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020…, mulai tanggal 3 Mei 2021,” demikian bunyi penggalan Diktum Ketiga KEP-28/PJ/2021.
Selain mengenai perubahan wilayah kerja beberapa instansi vertikal DJP, ada pula bahasan terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan peringkat kemudahan dalam pembayaran pajak (paying taxes) yang menjadi bagian dari penilaian ease of doing business (EoDB) 2021.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Secara lebih terperinci, sesuai dengan KEP-28/PJ/2021, terdapat 27 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengalami perubahan wilayah kerja. KPP tersebut antara lain KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Bandar Lampung Satu, KPP Pratama Bandar Lampung Dua, KPP Pratama Bengkulu Satu, dan KPP Pratama Bengkulu Dua.
Selanjutnya, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, KPP Pratama Jakarta Tamansari, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Jakarta Cakung, dan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.
Kemudian, KPP Pratama Tigaraksa, KPP Pratama Kosambi, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Karawang, KPP Pratama Bekasi Utara, KPP Pratama Bekasi Barat, KPP Pratama Pondok Gede, KPP Pratama Cibinong, dan KPP Pratama Ciawi.
Selain itu, ada pula KPP Pratama Semarang Tengah, KPP Pratama Kebumen, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, KPP Pratama Gresik, dan KPP Pratama Banjar. Sementara itu, KP2KP yang mengalami perubahan wilayah adalah KP2KP Namlea. (DDTCNews)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas selalu menjalankan reformasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak saat membayar pajak. Langkah ini diambil dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Selain itu, otoritas pajak juga telah menerbitkan regulasi yang secara khusus ditujukan untuk mempercepat proses restitusi. Salah satunya adalah percepatan dengan jumlah restitusi senilai Rp5 miliar yang pada tahun lalu diatur dalam PMK 86/2020 s.t.d.d. PMK 110/2020. (Kontan/DDTCNews)
DJP mencatat realisasi penerimaan pajak dari kode pembayaran 106 dan 201 pada tahun lalu mencapai Rp366,23 miliar, naik 4 kali lipat dibandingkan dengan realisasi pada 2019 senilai Rp65,92 miliar.
Pembayaran pajak dengan kode 106 dan 201 adalah pembayaran pajak yang terkait dengan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang tercantum pada berita acara permintaan keterangan atau berita acara pemeriksaan (BAPK/BAP).
Pemulihan kerugian pendapatan negara adalah nilai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP yang telah sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan hasil pengujian ketidakbenaran perbuatan seperti tertuang dalam berita acara penelaahan. (DDTCNews)
Pemerintah menyebut pemberian berbagai insentif pajak akan efektif untuk memulihkan ekonomi nasional jika diikuti dengan penanganan pandemi.
Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penanganan pandemi Covid-19 akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasa aman itulah yang menjadi kunci untuk mendorong kepercayaan pelaku ekonomi melakukan aktivitas.
"Tanpa ada rasa aman, kami kasih insentif dalam bentuk apapun akan sulit mendorong mereka walaupun trennya sudah ada perbaikan pemulihan ekonomi," katanya. (DDTCNews)
Dalam OECD Economic Outlook – Interim Report: March 2021, perekonomian Indonesia pada tahun ini diproyeksi mampu tumbuh 4,9%, lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi pada Desember 2020 sebesar 4%. Ekonomi global diproyeksi tumbuh 5,6%, lebih baik dibandingkan dengan estimasi sebelumnya 4,2%.
“Prospek perekonomian global telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir dibantu vaksinasi secara bertahap dan tambahan dukungan fiskal," tulis OECD dalam laporannya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)
