BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak agar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Secara khusus, DJP juga mengingatkan terkait dengan pelaporan kepemilikan harta.
Kasubdit Humas Perpajakan DJP Ani Natalia mengatakan saat ini DJP memiliki basis data dan informasi yang jauh lebih banyak untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk terkait dengan penyampaian SPT. Setidaknya ada 69 lembaga atau pihak ketiga yang rutin menyampaikan data kepada DJP.
"Data pihak ketiga atau ILAP (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain) itu kirim data rutin dan dikelola Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Itu ibarat rumah data yang mengelola seluruh data yang masuk ke DJP," katanya dalam sebuah webinar, Jumat (26/2/2021).
Dia menyebutkan aliran data kemudian didistribusikan kepada unit vertikal DJP. Basis data eksternal akan digunakan account representative (AR) untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang disandingkan dengan data SPT Tahunan.
Bila terdapat temuan data yang tidak sesuai antara penghasilan yang dilaporkan dalam SPT serta laporan harta dan data yang didapat dari pihak ketiga, DJP bisa meminta klarifikasi kepada wajib pajak. DJP dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
"Jika misalnya dari data pihak ketiga ada data pembelian 4 mobil secara tunai, kemudian bukti potong penghasilan setahun 500 juta pada tahun yang sama. Lalu, kolom laporan harta nihil. Dari situ AR akan melihat dari mana kemampuan membeli secara tunai? Maka bisa terbit SP2DK," ujarnya.
Ani menjelaskan jika wajib pajak tidak bisa menjelaskan sumber penghasilan tersebut maka beban pajak atas sumber penghasilan baru wajib dihitung dan ditambah komponen denda. Simak pula artikel ‘Mengubah Pola Pikir Pelaporan SPT’.
"Kami tidak mengharapkan dan menginginkan ini maka terus diimbau agar isi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Dengan itu wajib pajak menjadi tenang," imbuhnya. (kaw)
