BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam gelar wicara UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan, Rabu (16/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan UU No. 11/2020 Cipta Kerja klaster perpajakan dan Perppu No. 1/2020 sangat diperlukan demi mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan investasi.
Melalui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan pada Perppu No. 1/2020 dan pengecualian dividen dari objek pajak pada UU Cipta Kerja, pemerintah berharap pengusaha terdorong untuk memanfaatkan penghasilan yang tidak dipungut pajak untuk investasi.
"Melalui kedua peraturan ini, pemerintah tidak meng-collect sebagian agar usaha terdorong untuk menjalankan bisnis baru untuk penciptaan lapangan kerja," kata Suryo dalam gelar wicara UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan, Rabu (16/12/2020).
Untuk diketahui, Perppu No. 1/2020 membuat tarif PPh Badan dipangkas dari 25% menjadi 22% pada 2020 hingga 2021 dan akan dipangkas lagi menjadi 20% pada 2022 dan tahun-tahun pajak selanjutnya.
Meski penghasilan yang diterima oleh dunia usaha cenderung menurun di tengah pandemi Covid-19, Suryo menilai pajak yang tidak dipungut karena relaksasi tarif pajak tetap bisa dimanfaatkan dunia usaha untuk mendorong investasi pada 2021.
"Paling tidak masih ada sektor unggulan yang tidak terdampak pandemi dan merasakan manfaat besar," tuturnya.
Pengecualian dividen dari objek pajak pun memiliki tujuan yang sama. Melalui UU Cipta Kerja, dividen yang diterima orang pribadi bisa tidak dikenai PPh sepanjang dividen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang diterima tersebut diinvestasikan di Indonesia.
"[Pengecualian dividen dari objek pajak] ini bertujuan agar uang muncul ke permukaan dan menggerakkan ekonomi," ujar Suryo.
Dia menambahkan pemerintah juga berharap peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia dapat meningkat melalui berbagai relaksasi tarif dan berbagai kemudahan administrasi pajak yang ditawarkan oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja dan Perppu No. 1/2020 adalah satu kesatuan. Pemerintah ingin meningkatkan iklim investasi. Usaha kalau tidak ada investasi maka usahanya tidak jalan," katanya. (rig)
