Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

MALANG, DDTCNews – Pemerintah harus mendesain kebijakan yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat pada masa transisi atau pemulihan ekonomi.

Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing mengungkapkan hal tersebut dalam webinar bertajuk Strategi Menjaga Stabilitas Perekonomian pada Masa New Normal Melalui Pendekatan Fiskal yang digelar Himapajak FIA UB, Sabtu (26/9/2020).

“Tahap transisi dan pemulihan menjadi krusial sebelum memasuki masa pascapandemi. Hal Ini lantaran kebijakan yang diambil pemerintah akan memengaruhi kepercayaan dan pandangan masyarakat atas pemerintah dan akan berdampak pada kelancaran kebijakan pascapandemi,” jelasnya.

Untuk merespons kebijakan pajak pada masa pandemi, menurut Ganda, pemerintah harus menyesuaikan kembali dengan tahapan yang ada. Tahapan tersebut terdiri atas tiga fase, yaitu pembatasan dan mitigasi, transisi dan pemulihan, serta pascapandemi.

Menurutnya, ekonomi pascakrisis membutuhkan stimulus yang berbeda untuk setiap fase. Dia selanjutnya menjabarkan 5 ranah usulan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah pada masa transisi dan pascapandemi dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Pertama, perbaikan pada tahapan pemeriksaan. Perbaikan tersebut dilakukan dengan memajukan self review sebelum tax audit atau setelah SPT Tahunan disampaikan, menyediakan waktu yang cukup bagi wajib pajak untuk memberikan respons, dan memperkuat quality assurance.

Kedua, perbaikan dari sisi program kepatuhan. Perbaikan pada sektor ini dapat ditempuh dengan menegakkan hukum untuk pembayar pajak yang menghindari pajak, membuat segmentasi wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya dan memperlakukannya secara berbeda, serta menjadikan wajib pajak sebagai mitra.

Ketiga, mengubah paradigma hubungan antara otoritas dengan wajib pajak harus menjadi lebih kooperatif. Terkait dengan hal ini, pemerintah harus meningkatkan kepastian hukum, mengurangi waktu penyelesaian sengketa, dan menghindari sengketa yang tidak perlu. Perusahaan juga bisa menerapkan tax control framework.

“Tax control framework di perusahaan bisa meningkatkan rasa kepercayaan otoritas kepada perusahaan karena sudah memiliki internal control atas pajak dalam manajemen perusahaan. Dengan demikian, wajib pajak bisa dipercaya jika sudah patuh, tanpa perlu melihat lebih jauh isi SPT-nya,” jelas Ganda.

Keempat, kebijakan memasuki masa pascapandemi. Ganda menyebut usulan yang banyak bermunculan adalah terkait dengan pajak kekayaan, pajak karbon, pajak lingkungan, dan formalitas ekonomi untuk mengurangi shadow economy.

Kelima, tantangan terkait perubahan teknologi dan sosial. Hal ini berkaitan dengan desain ketentuan pajak mengenai pembayaran nontunai, pajak digital, dan pemanfaatan teknologi untuk keperluan administrasi perpajakan.

Adapun seminar nasional ini merupakan puncak dari rangkaian acara Tax Series yang merupakan agenda tahunan Himapajak FIA UB. Agenda ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan live streaming Youtube Himapajak Official. (kaw)