BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar Youtube DPR)
JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati postur anggaran sementara RAPBN 2021 dengan defisit mencapai Rp1.006,4 triliun.
Defisit pada postur sementara RAPBN 2021 tersebut setara 5,7% terhadap PDB, naik 0,2 poin persentase dari usulan awal 5,5% terhadap PDB atau senilai Rp971,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelebaran defisit terjadi karena ada koreksi target penerimaan negara 2021.
"Defisit anggaran naik 0,2 [poin persentase] dari yang disampaikan Pak Presiden menjadi 5,7% dari PDB, sehingga akan terjadi kenaikan pembiayaan," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Jumat (11/9/2020).
Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara 2021 kini ditargetkan Rp1.743,6 triliun, turun 1,8% dibanding yang tertuang dalam RUU RAPBN Rp1.776,4 triliun.
Penerimaan perpajakan ditargetkan Rp1.444,5 triliun atau turun 2,5% dibanding rencana awal Rp1.481,9 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kini ditargetkan Rp298,2 triliun atau naik 1,6% dari sebelumnya Rp293,5 triliun.
Target penerimaan pajak 2021 kini Rp1.229,6 triliun, turun 3,05% dari rencana sebelumnya Rp1.268,4 triliun. Sementara target penerimaan kepabeanan dan cukai justru naik 0,74%, dari semula Rp205,7 triliun menjadi Rp213,4 triliun. Simak artikel ‘Banggar dan Pemerintah Sepakati Target Penerimaan Pajak 2021 Turun 3%’.
Adapun belanja negara disepakati senilai Rp2.750 triliun atau naik 0,09% dari pagu awal senilai Rp2.747,5 triliun. Pagu tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp795,5 triliun.
"Dengan postur ini keseimbangan primer mencapai Rp633,1 triliun, lebih tinggi 35,2 triliun dari RAPBN yang disampaikan Presiden Rp597,95 triliun," ujarnya.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah berharap pemerintah bisa mencapai semua target yang tertuang dalam postur APBN 2021 sementara tersebut. Jika tidak tercapai, dia meminta pemerintah lebih memprioritaskan skema refocusing anggaran ketimbang menambah defisit anggaran.
"Pemerintah harus memiliki manajemen risiko fiskal yang baik, untuk tidak boleh lagi menambah defisit anggaran tetapi bisa melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang fleksibel dengan tetap menerapkan disiplin fiskal yang tinggi," katanya. (kaw)
