Presiden Joko Widodo. (Foto: Setkab)
JAKARTA, DDTCNews - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merancang sejumlah strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran stimulus penanganan pandemi virus Corona, senilai total Rp695,2 triliun.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin dampak dari anggaran stimulus tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.
Karena itu, Komite mengakselerasi program pemulihan ekonomi dengan mendukung program di sektor kesehatan. "Prioritas pertama dari bansos. Presiden melalui Pak Menko dan Pak Menteri memberikan arahan bansos harus dipercepat," katanya melalui konferensi video, Senin (27/7/2020).
Budi mengatakan Komite akan berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi, terutama yang bersifat produktif.
Kedua, Komite akan memperbesar perhatiannya pada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budi menyebut program itu telah mencakup penjaminan kredit UMKM yang harus dipercepat penyalurannya.
Demikian pula pada subsidi bunga untuk kredit UMKM di perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Di sisi lain, Presiden juga mengarahkan agar para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan UMKM yang bersifat rumah tangga turut mendapatkan insentif pajak.
"Kalau bisa dengan bunga yang rendah agar mereka bisa terus berusaha di tataran keluarga," ujarnya.
Ketiga, Presiden menekankan pentingnya memberikan relaksasi abonemen listrik untuk pelaku usaha dan industri. Program subsidi listrik tersebut membutuhkan biaya Rp3 triliun. "Programnya sudah disiapkan bersama Kemenkeu, dan harapan kami bisa disesuaikan segera mungkin," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkapkan kekesalannya karena penyerapan dana stimulus penanganan pandemi virus Corona masih rendah.
Jokowi mengatakan realisasi penyerapan dana stimulus penanganan virus Corona hingga 22 Juli 2020 baru sebesar Rp136 triliun. Realisasi itu setara dengan 19% dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun.
Dia memerinci penyerapan anggaran pada belanja perlindungan sosial baru terealisasi Rp77,48 triliun atau 38% dari anggaran Rp203,9 triliun. Sementara pada stimulus untuk UMKM terealisasi Rp30,86 triliun atau 25% dari anggaran Rp123,46 triliun.
Penyerapan dana kesehatan Rp6,12 triliun atau 7% dari anggaran Rp87,55 triliun. Sementara dukungan sektoral dan pemda baru terserap Rp6,89 triliun atau 6,5% dari anggaran Rp106,11 triliun, dan insentif pajak dunia usaha terealisasi Rp15,67 triliun atau 13% dari anggaran Rp120,61 triliun.
Jokowi pun memerintahkan para anggota Komite mencari solusi atau terobosan untuk mempercepat penyerapan dana stimulus penanganan pandemi tersebut. Dia memberikan keleluasaan kepada Komite untuk memangkas regulasi agar prosedur pencairan dananya lebih cepat. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.