Warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19 antre mengambil bantuan sosial (bansos) Dana Desa di Desa Papar, Kediri, Jawa Timur, Rabu (20/5/2020). Pemerintah daerah setempat mengalokasikan 30 persen dari total anggaran pendapatan desa untuk bantuan langsung tunai yakni sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan kepada kepala keluarga yang belum pernah mendapatkan bansos dari pemerintah pusat ataupun daerah. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.
JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah mengklaim progress penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat terdampak pandemi virus Corona sudah berjalan baik dengan rata-rata penyaluran sekitar 80%.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran bansos sebenarnya sudah cukup baik, meski menemui sejumlah kendala. Rata-rata penyaluran bansos hingga 16 Juni 2020 sekitar 80%.
"Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, dengan didukung kerja sama yang baik oleh pemerintah daerah dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran," katanya melalui konferensi video, Rabu (17/6/2020).
Muhadjir mengatakan bansos yang disiapkan pemerintah telah menjangkau 60% keluarga Indonesia yang terdampak pandemi. Jumlah itu bahkan belum termasuk program bansos di yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda).
Perincian realisasi bansos per 16 Juni 2020 disampaikan Kementerian Sosial. Untuk program keluarga harapan (PKH), realisasinya sudah mencapai 95,4% atau senilai Rp2,42 triliun bagi 9,54 juta keluarga.
Kemudian, Bansos BPNT atau kartu sembako baru terealisasi pada 18,33 juta KPM dari target penerima 20 juta KPM. Menurut Juliari, penyaluran BPNT terkendala geografis yang berat, tetapi direncanakan rampung awal Juli 2020.
Untuk bansos nonreguler, penerima bansos tersebut ditargetkan mencapai 1,9 juta keluarga per 14 Juli 2020. Sementara itu, realisasi bantuan tunai baru 73,3% dari target 9 juta, yakni 6,59 KPM senilai total Rp3,96 triliun.
Menteri Sosial Juliari Batubara berjanji mempercepat penyaluran bansos agar segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kemendagri yang mengeluarkan telegram ke daerah yang belum melakukan perbaikan data dalam penyaluran bansos," ujarnya. (rig)