Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
JAKARTA, DDTCNews—Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai realisasi investasi menjadi satu-satunya solusi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.
Bahlil menjelaskan pandemi Covid-19 memberikan efek besar kepada perekonomian nasional. Untuk bisa menjaga ekonomi tetap tumbuh, realisasi investasi tetap harus bergerak di tengah keterbatasan pergerakan manusia saat ini.
“Saat ekonomi seperti sekarang tidak ada cara lain untuk Indonesia selain meningkatkan investasi,” katanya di Kantor BKPM, Senin (23/3/2020).
Bahlil menilai kegiatan investasi akan menciptakan efek berganda kepada perekonomian nasional. Efek itu antara lain menciptakan produk untuk substitusi impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.
Lalu dengan investasi secara langsung akan meningkatkan kualitas ekspor nasional dengan nilai tambah yang tinggi. Hingga ujungnya aktivitas ekonomi akan meningkatkan pendapatan negara, terutama dari unsur pajak.
“Untuk meningkatkan pendapatan pajak, melahirkan substitusi impor dan meningkatkan kualitas ekspor menjadi output dari realisasi investasi, jadi kami kawal itu dengan pusat komando pengawalan investasi,” jelas Bahlil.
Dia juga menjelaskan kebijakan relaksasi yang diberikan kepada pengusaha, baik dari kebijakan fiskal dan nonfiskal merupakan opsi paling tepat untuk dilakukan saat ini, terutama di tengah penyebaran Covid-19.
Relaksasi itu, lanjutnya, menyebabkan perubahan struktur perizinan yang diterbitkan oleh BKPM. Saat ini perizinan dalam bidang kesehatan naik menjadi peringkat kedua di bawah perizinan bidang perdagangan.
Perizinan dalam bidang kesehatan biasanya menempati urutan 5 dalam pengajuan perizinan kepada BKPM. Rinciannya, pada periode 1 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020 BKPM mencatat terdapat 7.547 berkas permohonan izin usaha kesehatan.
Sebagian besar permohonan izin didominasi oleh izin edar yang sebanyak 1.482 berkas, izin sertifikat distribusi penyaluran alat kesehatan sebanyak 1.255 berkas dan izin sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik sekitar 900 berkas. (rig)