BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tidak ada penyesuaian tarif tenaga listrik dari April sampai dengan Juni 2020 menyusul adanya tekanan dari isu virus Corona.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan isu virus Corona menyebabkan kondisi keekonomian saat ini menjadi kurang menggembirakan, sehingga diputuskan tidak ada penyesuaian tarif listrik.
“Sampai Juni tidak ada penyesuaian tarif. Sudah ditetapkan dengan berbagai pertimbangan kondisi keekonomian. Sekarang adanya isu Corona, suka enggak suka, ikut menekan kondisi keekonomian,” kata Rida dikutip dari Setkab, Jumat (5/3/2020).
Penetapan tarif tenaga listrik ini, sebut Rida, adalah untuk menaikkan daya beli masyarakat dan daya saing industri di tengah merebaknya isu Corona yang membuat harga sumber energi turun.
Selain itu, ketetapan penyesuaian tarif ini juga disesuai dengan kondisi empat indikator, yakni Indonesian Crude Price (ICP), harga batubara, kurs rupiah, dan inflasi tiga bulan terakhir, di mana dibandingkan dengan penetapan pada 2017.
“Ini, kan, sejak 2017 tidak dinaikkan (tarif listrik), jadi dibandingkannya bukan dengan kuartal sebelumnya, tetapi pada saat terakhir ditetapkan, yaitu 2017. Jadi harus lihat lagi ke belakang, untuk bisa turun atau naiknya tarif listriknya,” jelas Rida.
Tidak adanya penyesuaian tarif pada akhirnya berdampak terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN. Namun, Rida memastikan pemerintah tidak akan membiarkan PLN merugi dengan menyiapkan dua skema pembayaran bagi PLN.
“Mereka dapat dalam bentuk subsidi yang dibayar per bulan dan ada mekanisme kompensasi yang diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan dihitung setelah ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” tuturnya.
Diumumkannya tarif tenaga listrik sebulan sebelum masa berlaku ini merupakan bagian dari usaha meningkatkan indeks Ease of Doing Business (indeks kemudahan berusaha). Hal ini juga menjadi bagian transparansi kepada publik.
“Secara aturan tariff adjustment boleh diusulkan per 3 bulan. Aturan dalam kaitannya dengan perbaikan Ease of Doing Business, sebulan sebelumnya harus sudah diumumkan sebagai bentuk transparansi publik dan itu harus diumumkan,” ujar Rida. (rig)
