BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews—DPR menyatakan RUU Omnibus Law Perpajakan memungkinkan untuk disahkan dalam waktu 100 hari seperti yang diinginkan pemerintah.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan cepat tidaknya pengesahan omnibus law tergantung intensitas pembahasan antara pemerintah dan DPR. Artinya, pemerintah dan DPR sangat bisa mengebut pengesahan omnibus law.
"Secara logika tidak ada yang tidak bisa. Bisa saja kami lakukan. Tinggal kebersamaan teman-teman dari partai politik yang ada di DPR ini, ada sembilan fraksi," katanya di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Saat ini, lanjut Azis, surat presiden beserta draf RUU Omnibus law Perpajakan masih berada di Sekretariat Jenderal DPR untuk keperluan pendataan dan penomoran. Nanti, mereka akan mendistribusikan draf tersebut untuk dibawa pada sidang paripurna.
Proses administrasi di Sekretariat Jenderal DPR umumnya memerlukan waktu setidaknya sepekan. Meski begitu, kata Azis, tak menutup kemungkinan proses tersebut bisa dikebut hanya dalam waktu sehari.
Setelah sidang paripurna, RUU Omnibus Law Perpajakan akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus) atau Alat Kelengkapan Dewan. Namun demikian, RUU tersebut kemungkinan besar dibahas pansus bentukan Komisi XI.
Hal itu dikarenakan isi RUU Omnibus Law Perpajakan itu sangat spesifik berkaitan dengan bidang keuangan. Berbeda dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di mana bisa dibahas lebih dari satu komisi.
"Memang secara leading, sektornya ada di Komisi XI," kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelummnya mengaku telah menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Perpajakan kepada Sekretariat Jenderal DPR pada 30 Januari 2020. (rig)
