BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menampung aspirasi dari para pengusaha dan produser film yang membutuhkan insentif pajak untuk mengembangkan industri perfilman di dalam negeri.
Bimo mengungkapkan pelaku industri film Indonesia merasa kebijakan pajak mestinya berpihak ke industri dalam negeri ketimbang film impor. Untuk itu, Ditjen Pajak (DJP) akan mempertimbangkan untuk menyusun insentif yang sesuai.
"Permintaannya, kita akan membuat skema insentif yang lebih favorable untuk mengembangkan industri film dalam negeri," ujarnya kepada awak media, dikutip pada Kamis (23/10/2025).
Selain mengembangkan industri perfilman, Bimo menilai pengusaha juga membutuhkan insentif pajak untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field), antara film yang diproduksi di dalam negeri dan impor dari luar negeri.
Dari hasil perbincangan dengan 3 asosiasi, dia memprediksi selama ini pengusaha film terbebani dengan pajak yang tinggi. Namun, dia tidak membeberkan lebih lanjut keberatan para pengusaha serta jenis insentif yang akan diberikan untuk industri film.
"Saya belum bisa bicarakan detail, tapi mungkin dalam konteks level of playing field. Jadi, supaya beban pemajakannya tidak terlalu memberatkan yang dalam negeri," tuturnya.
Pekan lalu, dirjen pajak sempat bertemu dengan pelaku sineas dalam negeri yang tergabung dalam 3 asosiasi, yaitu Persatuan Produsen Film Indonesia (PPFI), Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) dan Asosiasi Pengusaha Film Indonesia (APFI).
Pelaku industri perfilman Indonesia mengeluhkan adanya perbedaan perlakuan atau pungutan pajak atas film yang diimpor dan diproduksi di dalam negeri.
Sebagai langkah awal, DJP bakal mengkaji lebih lanjut kebijakan pajak yang berlaku untuk produk film, lalu mengundang pengusaha untuk berdialog kembali.
"Kami akan mengundang kembali untuk melihat semua aktivitas terkait importasi film dan produksi film. Supaya level of playing field-nya sama, supaya kita lebih bisa melindungi produksi dalam negeri. Memang banyak PR, jadi kami terus reform regulasi kami," kata Bimo pekan lalu. (rig)
