BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office tidak akan menggunakan dana dari APBN.
Luhut mengatakan pembentukan family office akan sepenuhnya menggunakan dana dari investor. Menurutnya, negara hanya perlu membuat regulasi dan memberikan insentif pajak agar investor tertarik menempatkan dananya di Indonesia.
"Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Kita terus ramai, bertengkar ini, apa lagi. Itu kita urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh duitnya di Indonesia. Nanti dengan zero tax, dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax," katanya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, dikutip pada Jumat (17/10/2025).
Luhut mengatakan pembentukan family office akan menarik lebih banyak dana dari orang-orang kaya dunia ke Indonesia. Dengan family office, Indonesia juga bisa lebih cepat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Dia menjelaskan peranan APBN terhadap produk domestik bruto hanya sekitar 10%-15%. Agar ekonomi bergerak cepat, Indonesia perlu lebih banyak melibatkan sektor swasta.
Dalam menarik dana dari sektor swasta tersebut, Indonesia perlu memastikan semua kebijakannya ramah investasi. Oleh karena itu, Luhut sejak setahun lalu mengusulkan pembentukan family office.
"Kita buatlah studi mengenai financial center dan family office. Terus ribut ini bilang apa, ditubrukin lagi, ketua DEN dengan menteri keuangan. Enggak ada APBN. Siapa yang minta APBN?" ujarnya.
Luhut mengeklaim banyak orang kaya dunia tertarik menempatkan dananya di Indonesia apabila family office terbentuk, salah satunya CEO Bridgewater Associates Ray Dalio.
Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab menjadi contoh negara yang berhasil menarik investasi melalui family office. Namun, proyek di negara-negara tersebut ternyata sangat terbatas sehingga investor ingin Indonesia juga membentuk family office.
Dia menjelaskan ada beberapa kajian yang perlu dilakukan untuk memastikan pembentukan family office efektif menarik investasi. Misal, investor meminta Indonesia menerapkan common law, yakni sistem hukum yang didasarkan pada preseden (yurisprudensi).
Dalam hal ini, tim Luhut di DEN turut berbicara dengan Mahkamah Agung mengenai peluang penerapan common law. Kemudian, DEN juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk membahas regulasi yang mampu menumbuhkan kepercayaan investor.
"Tentu mereka [calon investor] minta persyaratan-persyaratan yang pasti tidak akan merugikan kita," imbuhnya.
Luhut telah mengusulkan pembentukan family office sejak Juni 2024, ketika menjabat sebagai menko maritim dan investasi. Menurutnya, Indonesia perlu membentuk family office yang dilengkapi berbagai insentif pajak untuk menarik minat orang kaya agar menempatkan dananya.
Namun belum lama ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak berminat memberikan anggaran untuk mendukung pembentukan family office. Alasannya, anggaran akan difokuskan untuk mendukung program-program yang sudah menjadi prioritas pemerintah.
"Saya sudah dengar lama itu itu, tetapi biar saja kalau Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," katanya. (dik)
