BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memilah secara hati-hati sebelum mengucurkan dana pemerintah ke berbagai bank pembangunan daerah (BPD).
Purbaya akan menyalurkan dana setidaknya kepada BPD yang bersih dari kasus hukum. Di samping itu, dia juga tidak keberatan memilih bank milik pemerintahan daerah (pemda) yang kinerjanya bagus.
"Kami cari bank yang aman dulu, yang bersih, dan enggak ada masalah di pengurusan atau di pengadilan," katanya, dikutip pada Selasa (14/10/2025).
Purbaya mengaku sempat mendengar aspirasi yang menyatakan bahwa menaruh dana pemerintah di BPD terlalu berisiko. Namun, jika kinerja BPD ternyata sehat dan berkredibilitas maka tidak masalah untuk menempatkan dana di BPD terkait.
Menurutnya, kredibilitas menunjukkan pemda dapat menjamin keamanan dana pemerintah. Namun, dia tetap mewanti-wanti bila BPD ternyata tidak mampu menyalurkan dana tersebut karena pemda harus menanggung konsekuensinya, seperti pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
"Kalau BPD-nya enggak bisa bayar, ya kita potong [TKD pemda] dana alokasi umum, dana alokasi khusus, atau dana bagi hasilnya. Tapi saya pikir, saya akan pertimbangkan pemda-pemda yang kuat. Jadi, enggak semuanya bisa dapat," tuturnya.
Sebagai informasi, terdapat beberapa BPD yang berminat menampung dana segar milik pemerintah, seperti Bank Jatim dan Bank DKI. Untuk BJB, Purbaya mengaku belum berdiskusi dengan pimpinan bank tersebut.
Purbaya sebelumnya memutuskan untuk menarik dana dari Bank Indonesia, lalu menempatkan uang negara senilai Rp200 triliun di bank-bank BUMN.
Secara terperinci, Purbaya menyalurkan uang negara kepada Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing senilai Rp55 triliun. Sementara itu, uang negara yang ditempatkan di BTN senilai Rp25 triliun, dan BSI senilai Rp10 triliun. (rig)
