BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus bersiap mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Menurutnya, pendataan penerima manfaat bansos juga bakal memakai teknologi face recognition dan biometric.
"Nanti dilakukan lagi pendataan ulang dengan face recognition atau biometric sehingga dengan begitu kesalahan untuk target-target untuk bansos maupun cash transfer itu betul-betul sangat-sangat kecil," katanya, dikutip pada Kamis (28/8/2025).
Luhut mengatakan telah melaporkan progres pengembangan government technology (govtech) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan digitalisasi penyaluran bansos akan menjadi langkah awal dalam govtech. Digitalisasi bansos dijadwalkan mulai diuji coba pada September 2025 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
"Kalau itu semua berjalan baik, maka 2026 itu akan kita launching secara nasional. Kita bikin betul-betul bertahap, bertingkat, berlanjut, dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana-sini," ujarnya.
Dengan sebuah aplikasi, Luhut menyebut penerima manfaat bantuan sosial nantinya dapat memverifikasi identitasnya secara mandiri. Apabila merasa layak memperoleh bansos tetapi belum tercakup dalam basis data, masyarakat juga dapat melapor agar dilakukan verifikasi ulang.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bansos di APBN setiap tahun. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial senilai Rp503,2 triliun.
Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
