PROGRAM PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Kemensos: 165 Sekolah Rakyat Akan Beroperasi Tahun Ini

Muhamad Wildan
Minggu, 24 Agustus 2025 | 12.30 WIB
Dibiayai Pajak, Kemensos: 165 Sekolah Rakyat Akan Beroperasi Tahun Ini
<p>Ilustrasi.&nbsp;Siswa mendengarkan materi yang disampaikan guru saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 17 Dinas Sosial Jawa Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura/YU</p>

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bakal ada 165 sekolah rakyat yang beroperasi mulai tahun ini.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan 100 sekolah rakyat sudah beroperasi sejak Juli dan Agustus 2025, sedangkan 65 sisanya akan mulai beroperasi pada September 2025. Dia berharap sekolah rakyat bisa memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang bermutu.

"Sekolah rakyat bukan sekadar sekolah. Ini adalah strategi besar Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk memutus mata rantai kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045," katanya, dikutip pada Minggu (24/8/2025).

Gus Ipul mengungkapkan rekrutmen kepala sekolah dan guru sekolah rakyat dilaksanakan melalui seleksi yang ketat. Sebab, kepala sekolah dan guru sekolah rakyat harus berperan sebagai emphatic leader.

"Mereka juga siap menjadi orang tua kedua dari siswa di sekolah rakyat. Para guru dan kepala sekolah juga sebagai role model dan kompas moral bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu," ujarnya.

Setelah direkrut, lanjut Gus Ipul, kepala sekolah dan guru sekolah rakyat yang sudah mendapatkan pembekalan diharapkan membentuk karakter para murid sekolah rakyat.

"Mereka [siswa sekolah rakyat] akan siap melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau bekerja dan berwirausaha dengan keterampilannya. Dengan karakternya, mereka siap menjadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungannya," tuturnya.

Sebagai informasi, realisasi anggaran pembangunan sekolah rakyat hingga semester I/2025 sudah mencapai Rp327,1 miliar. Anggaran dimaksud berasal dari APBN dan dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan di Indonesia. Pada 2026, target penerimaan pajak diusulkan senilai Rp2.357,7 triliun atau 74,9% dari total target pendapatan negara yang sebesar Rp3.147,7 triliun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.