BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengusulkan target penerimaan PPN dan PPnBM senilai Rp995,27 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Target penerimaan PPN tersebut naik 5,31% ketimbang target APBN 2025 senilai Rp945,12 triliun. Pemerintah menyusun target itu dengan memproyeksikan bahwa konsumsi masyarakat tidak anjlok sepanjang 2026.
"Seiring dengan implementasi reformasi perpajakan serta proyeksi tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap solid, PPN dan PPnBM pada RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp995,27 triliun," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, dikutip pada Rabu (20/8/2025).
Penerimaan PPN dan PPnBM merupakan kontributor utama kedua penerimaan pajak, setelah pajak penghasilan (PPh). Pemerintah menilai kinerja pajak konsumsi cenderung terjaga seiring dengan perkembangan perekonomian nasional.
Selain faktor konsumsi, target penerimaan PPN dan PPnBM ini disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan reformasi perpajakan. Adapun reformasi perpajakan tahun depan diarahkan antara lain untuk memperluas basis pajak.
Kemudian, reformasi perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara dengan menjaga iklim investasi sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
RAPBN 2026 mencatat tren penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh positif dalam 4 tahun terakhir. Pada 2021, setoran PPN terkumpul Rp551,9 triliun, naik 22,6%. Pada 2022, setoran PPN terealisasi Rp678,6 triliun, tumbuh 24,6% seiring dengan implementasi UU HPP dan peningkatan aktivitas ekonomi seusai pandemi Covid-19.
Pada 2023, penerimaan PPN dan PPnBM terealisasi Rp763,6 triliun, tumbuh 11,1%. Pada 2024, realisasi penerimaan mencapai Rp828,4 triliun, tumbuh 8,5%. Pada 2025, pemerintah memprediksi outlook penerimaan akan mencapai Rp890,9 triliun, tumbuh 7,5%.
"Dengan proyeksi ekonomi domestik yang masih terjaga di tengah perlambatan ekonomi global, outlook penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh 7,5%," sebut Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026. (rig)
