JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperkirakan anggaran yang telah dialokasikan untuk makan bergizi gratis (MBG) tidak akan terserap 100%.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran MBG yang terserap pada tahun ini diproyeksikan hanya akan mencapai Rp121 triliun, atau 70% dari total alokasi anggaran MBG senilai Rp171 triliun.
"Penyerapan MBG identik dengan jumlah penerima manfaat. Mengapa tahun ini rendah, karena kita mulai dari jumlah penerima manfaat pada 6 Januari 2025 itu hanya sekitar 300.000," katanya, dikutip pada Minggu (17/8/2025).
Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan MBG berangsur-angsur naik sejalan dengan penambahan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan jumlah MBG yang disalurkan kepada penerima manfaat melalui SPPG.
Tahun depan, alokasi anggaran MBG diusulkan senilai Rp335 triliun. Kenaikan anggaran tersebut dikarenakan sebanyak 82,9 juta orang akan menerima manfaat dari program MBG tersebut sejak awal tahun.
"Di awal tahun depan kita akan full speed dengan 82,9 juta. Tidak ada perubahan pagu apapun terkait dengan porsi makan. Jadi, ini murni karena jumlah penerima manfaat yang memang sudah dalam jumlah besar," ujar Dadan.
Sebagai informasi, kini pemerintah telah menyalurkan MBG kepada lebih dari 15 juta penerima manfaat. BGN disalurkan oleh 5.885 SPPG yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Untuk mencapai target penyaluran MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat, jumlah SPPG harus naik dari saat ini sebanyak 5.885 unit menjadi 30.000 unit.
Berbagai institusi dan ormas telah dilibatkan guna mempercepat pembentukan SPPG, seperti TNI, Polri, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Kadin, dan lain-lain. Dadan mengeklaim seluruh instansi tersebut mendirikan SPPG menggunakan dananya sendiri.
"Jadi, semuanya membangun sendiri. Kalau dihitung dengan uang, itu 1 SPPG membutuhkan Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Jadi, uang yang beredar di masyarakat sudah hampir Rp28 triliun. Itu bukan uang APBN, itu uang mitra," tutur Dadan.
Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (rig)