BERITA TERKINI
Petugas berjalan di samping peti kemas di kawasan Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/1/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr
JAKARTA, DDTCNews - Komisi VI DPR meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menghapus ketentuan kuota impor.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma mengatakan dihapusnya kuota impor berpotensi meningkatkan impor dari negara maju. Bila tidak diantisipasi dengan baik, hal ini akan mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.
"Harus ada mitigasi risiko, terutama terhadap ancaman PHK massal jika produksi dalam negeri terganggu," kata Anggia, dikutip Sabtu (12/4/2025).
Anggia berharap penghapusan ketentuan kuota impor oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa memperkuat industri nasional dalam persaingan pada level global.
"Presiden Prabowo berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global," kata Anggia.
Sebagai informasi, rencana penghapusan kuota impor disampaikan oleh Prabowo dalam  Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar pada Selasa (8/4/2025). Menurutnya, penghapusan kuota impor dapat dilakukan utamanya atas komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Prabowo berpandangan selama ini alokasi kuota impor dinikmati oleh segelintir perusahaan saja. Menurut Prabowo, setiap perusahaan seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan impor.
"Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja," kata Prabowo. (sap)
