Andalkan Diplomasi, Indonesia Tak Bakal Balas Bea Masuk Trump

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memilih tidak membalas bea masuk resiprokal sebesar 32% yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS) atas seluruh barang yang diimpor dari Indonesia.

Pemerintah akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi guna mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, hubungan perdagangan bilateral, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi nasional.

"Kami dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari AS," katanya, dikutip pada Senin (7/4/2025).

Sembari melakukan diplomasi, lanjut Airlangga, pemerintah juga akan mencermati dampak kebijakan bea masuk resiprokal terhadap sejumlah sektor industri padat karya di dalam negeri seperti apparel dan alas kaki.

Dia menilai sektor-sektor tersebut rentan terdampak oleh fluktuasi pasar global. Dengan demikian, sambungnya, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan insentif guna menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan guna memastikan suara industri dalam dalam negeri turut dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengundang asosiasi pelaku usaha untuk menjaring masukan terkait bea masuk resiprokal yang diterapkan oleh AS. Penjaringan masukan akan diselenggarakan pada 7 April 2025.

"Seluruh industri akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis guna menyambut pembukaan pasar Eropa.

"Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar," kata Menko Airlangga. (rig)