BERITA TERKINI
Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025). Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekitar 40 Sekolah Rakyat di berbagai daerah rencananya akan memulai kegiatan pada tahun ajaran 2025/2026 dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai upaya memberikan fasilitas pendidikan yang layak. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih mematangkan rencana pelaksanaan sekolah rakyat. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.
"Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Sabtu (15/3/2025).
Sementara itu, Wakil Menteri Suahasil Nazara dalam acara yang sama memaparkan anggaran pendidikan APBN 2025 telah terealisasi Rp76,4 triliun hingga Februari 2025. Realisasi ini setara dengan 10,6% dari pagu APBN senilai Rp665 triliun.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan dengan tetap menjaga 20% anggaran pendidikan. Sebab, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan di bidang pendidikan pada tahun ini.
Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia, dan sekolah rakyat; serta makan bergizi dan digitalisasi pembelajaran.
Adapun untuk output strategis anggaran pendidikan 2025, salah satunya pelaksanaan sekolah rakyat.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah beberapa kali menyinggung rencana pelaksanaan sekolah rakyat yang ditargetkan meluncur pada Juli 2025. Sekolah rakyat direncanakan berdiri di tiap kabupaten/kota di Indonesia.
Sekolah rakyat akan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Seleksi pun akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, serta dilanjutkan dengan tes akademik. Sekolah rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional.
Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. (sap)
