Perbandingan Ketentuan Pajak Sebelum dan Sesudah Terbitnya PMK 81/2024

Kamis, 14 November 2024 | 09.19 WIB

Ukuran Teks

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, lebih dari 40 aturan PMK yang sebelumnya berlaku kini resmi dicabut.

Kebijakan baru tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah dalam memodernisasi sistem perpajakan Indonesia, khususnya melalui penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system.

PMK baru tersebut menggantikan PMK 17/2011, PMK 10/2013, PMK 187/2015, PMK 11/2020, serta puluhan peraturan lainnya. Untuk melihat daftar lengkap peraturan yang telah dicabut atau diubah dapat dilihat pada Pasal 483 PMK 81/2024.

Masyarakat juga bisa mengajukan permintaan terkait dengan persandingan peraturan tersebut dengan menghubungi Perpajakan DDTC melalui WhatsApp 0813-8080-4136 atau email ke [email protected]. (rig)

Editor : Ringkang Gumiwang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Affandi Nurdin

baru saja

katanya masyarakat bisa mengajukan permintaan terkait perbandingan pmk 81 2024 dengan peraturan sebelumnya. wa dan email pun tak di respon.

Marchel Hutapea

baru saja

Dengan perbandingan ini saya mendapatkan informasi baru tentang perubahan peraturan PMK dengan penerapan sistem yang lebih maju.

Alwi Ridwan M

baru saja

sebagai mahasiswa perpajakan, dengan penerbitan PMK 81/2024 memberikan pengetahuan baru terkaitan kebijakan perpajakan yang ada di indonesia, lalu memudahkan saya mengetahui aturan mana saja yang berlaku

Winniema Renadia

baru saja

Sebagai mahasiswa menurut saya, penerbitan PMK 81/2024 dapat dilihat sebagai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menyesuaikan peraturan perpajakan dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat. Dengan adanya dokumen perbandingan ini dapat membantu kita untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis dampak aturan baru serta membantu memahami dinamika perubahan kebijakan perpajakan. Pendekatan analitis dan kritis akan memperkaya wawasan serta mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi di dunia perpajakan di masa mendatang.

Ahmad Farid Rangga

baru saja

saya dapat memahami dan memanfaatkan dokumen ini sebagai sumber belajar perkembangan regulasi pagan

Dwiratri Mursyida baldah

baru saja

Dinamisnya regulasi perpajakan dalam negeri turut menjadi suatu peluang sekaligus tantangan bagi kita terkhusus bagi wajib pajak. Adanya perkembangan terbaru sistem administrasi perpajakan yaitu coretax yang baru" ini diinisiasi pemerintah tepatnya dalam PMK 81/ 2024 menjadi suatu langkah responsif adm perpajakan terhadap digitalisasi serta perubahan ekonomi. Hadirnya dokumen persandingan yang memuat daftar perubahan PMK 81/2024 oleh DDTC ini tentunya menjadi kabar baik bagi sejumlah praktisi, profesional pajak, hingga mahasiswa. Dokumen ini tentunya dapat menjadi suatu referensi penting akan pemahaman prosedur perpajakan yang kini merujuk pada ketentuan nya yang terbaru mengenai Coretax. Harapannya, dengan adanya kebijakan regulasi terbaru ini dapat menjadi suatu transisi reformasi perpajakan ke arah lebih baik dengan peningkatan efisiensi implementasi sistem perpajakan yang memudahkan bagi wajib pajak

Novitasari Indriyani

baru saja

Artikel ini sangat relevan bagi mahasiswa saya sebagai mahasiswa Akuntansi Perpajakan karena memberikan wawasan tentang dinamika kebijakan perpajakan terbaru. Pemahaman ini penting untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi praktik profesional, terutama dalam menilai dampak perubahan regulasi terhadap perencanaan dan pelaporan pajak. Analisis mendalam dari PMK ini dapat menjadi bahan kajian untuk tugas akademik atau diskusi kelas, serta membantu saya memahami bagaimana kebijakan pajak memengaruhi ekonomi dan manajemen keuangan perusahaan.

HERDYANDRA PUTRA

baru saja

Dokumen perbandingan yang dibuat DDTC ini sangat membantu sekali bagi saya sebagai mahasiswa akuntansi perpajakan, karena dengan adanya dokumen perbandingan ini memudahkan saya untuk mengetahui aturan pmk mana saja yang mengalami perubahan, selain itu pdf yang disediakan DDTC ini dapat menjadi sumber referensi saya dalam mampelajari bagaimana perkembangan perpajakan yang sifat nya tidak tetap atau dinamis ini dari masa ke masa.

HERDYANDRA PUTRA

baru saja

PMK 81/2023 membawa perubahan signifikan dibanding kan dengan PMK 213/2016, dengan tujuan memperketat r egulasi transfer pricing dan mencegah praktik penghinda ran pajak. Peraturan baru ini memperluas definisi transak si afiliasi, sehingga lebih banyak transaksi antar perusaha an terkait yang akan diawasi. Batas nilai transaksi yang h arus dilaporkan juga diturunkan, yang berarti lebih banya k perusahaan diharuskan menyusun dokumentasi transfe r pricing. Selain itu, aturan baru ini memberikan metode y ang lebih rinci dalam menentukan harga wajar (arm's leng th), agar lebih sesuai dengan kondisi bisnis saat ini. Tujua n dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan transpar ansi dan memastikan bahwa setiap perusahaan membay ar pajak secara adil.

Aisyah Taqiyyah

baru saja

Penyediaan dokumen persandingan atas perubahan peraturan terdahulu dengan pembaruan PMK 81/2024 oleh DDTC, memudahkan bagi para praktisi juga termasuk masyarakat luas untuk mempelajari dan mengimplementasikan regulasi baru dalam penerapan praktik nya di dunia nyata. Kemudahan akses atas persandingan pembaruan ketentuan yang termuat dalam PMK No.81/2024 dalam upaya modernisasi sistem coretax perpajakan di Indonesia dengan peraturan terdahulu, telah disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami atas perubahan dan perkembangan dinamis dari perpajakan yang berlaku di Indonesia

wiji lestari

baru saja

Dengan diterbitkannya PMK 81/2024 ini dapat menyederhanakan sistem perpajakan melalui penerapan sistem administrasi pajak yang lebih modern. Setelah PMK diterapkan, ada penyesuaian dalam ketentuan pembayaran pajak dan pengembalian deposit pajak, yang diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam penghindaran pajak setelah penerapan peraturan baru tersebut, mungkin karena waktu implementasi yang masih singkat.

REYVALIA PUTRI

baru saja

Sebagai mahasiswa akuntansi perpajakan, saya melihat PMK 81/2024 membawa perubahan signifikan dibandingkan aturan sebelumnya, terutama dalam penyederhanaan administrasi pajak dan peningkatan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan langkah pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika ekonomi modern, khususnya era digital. Penyesuaian ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Bagi kami, memahami perubahan ini sangat penting, terutama untuk mengidentifikasi implikasi praktik di bidang akuntansi dan perpajakan.

Thesalonika Laenni Auanri

baru saja

Sebagai mahasiswa perpajakan, dengan disandingkannya dokumen perbandingan ketentuan pajak sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK 81/2024 saya dapat lebih mudah dalam mempelajari perubahan yang ditetapkan pemerintah dan dapat mengetahui bahwa PMK 81/2024 lebih memfokuskan pada penurunan beban pajak bagi pegawai dengan penghasilan lebih rendah hingga menengah, serta penyederhanaan prosedur administrasi pajak. Ketentuan baru ini berusaha memberikan pajak yang lebih adil, memberikan keringanan bagi kelompok yang sebelumnya mungkin merasa tertekan oleh tarif pajak yang tinggi.

NADIYA SALSABILA

baru saja

Sebagai mahasiswa akuntansi perpajakan, saya melihat inisiatif DDTC membuat dokumen persandingan ini adalah langkah yang sangat strategis dan relevan. Dokumen ini dapat membantu wajib pajak, konsultan pajak, mahasiswa dan akademisi memahami perbedaan antara regulasi sebelumnya dengan PMK 81 yang baru. Dengan adanya persandingan ini, proses adaptasi terhadap perubahan regulasi menjadi lebih mudah dan efisien, terutama mengingat kompleksitas aturan perpajakan yang sering kali sulit dipahami tanpa panduan yang jelas. Menurut saya, inisiatif seperti ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pihak swasta dan regulator dalam mendukung transisi ke sistem administrasi baru seperti Coretax. Persandingan ini menjadi alat edukasi yang sangat praktis dan bisa menjadi referensi penting untuk memastikan bahwa implementasi peraturan baru dapat berjalan dengan baik.

Norman Adywasana

baru saja

PMK 81/2024 memperketat aturan transfer pricing dan mencegah penghindaran pajak dengan memperluas definisi transaksi afiliasi, menurunkan batas nilai transaksi yang dilaporkan, dan memberikan panduan lebih rinci dalam menentukan harga wajar. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan keadilan pajak. Artikel perbandingan ketentuan pajak sebelum dan sesudah PMK 81/2024 membantu mahasiswa memahami perubahan aturan perpajakan, mendukung penelitian, dan melatih analisis dampaknya terhadap ekonomi dan wajib pajak.

Norman Adywasana

baru saja

dengan adanya artikel ini dapat membantu saya untuk dapat terus update dan memahami terhadap adanya perbedaan ketentuan pajak sebelum dan sesudah terbitnya PMK 81/2024

Nida Azka Nadia

baru saja

Dokumen perbandingan yang dibuat DDTC ini sangat membantu sekali bagi saya sebagai mahasiswa akuntansi perpajakan , karena dengan adanya dokumen perbandingan ini memudahkan saya untuk mengetahui aturan pmk mana saja yang mengalami perubahan, selain itu pdf yang disediakan DDTC ini dapat menjadi sumber referensi saya dalam mampelajari bagaimana perkembangan perpajakan yang sifat nya tidak tetap atau dinamis ini dari masa ke masa. Semoga dengan adanya perubahan pmk ini sistem perpajakan di Indonesia menjadi semakin baik dari sebelumnya.

Norman Adywasana

baru saja

PMK 81/2023 membawa perubahan signifikan dibandingkan dengan PMK 213/2016, dengan tujuan memperketat regulasi transfer pricing dan mencegah praktik penghindaran pajak. Peraturan baru ini memperluas definisi transaksi afiliasi, sehingga lebih banyak transaksi antar perusahaan terkait yang akan diawasi. Batas nilai transaksi yang harus dilaporkan juga diturunkan, yang berarti lebih banyak perusahaan diharuskan menyusun dokumentasi transfer pricing. Selain itu, aturan baru ini memberikan metode yang lebih rinci dalam menentukan harga wajar (arm's length), agar lebih sesuai dengan kondisi bisnis saat ini. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa setiap perusahaan membayar pajak secara adil.

Havevi Yandi

baru saja

Dengan adanya artikel perbandingan ketentuan pajak sebelum dan sesudah terbitnya PMK 81/2024 bagi mahasiswa sangat membantu dalam memahami perubahan yang terjadi atas aturan perpajakan yang ada di indonesia.Membantu dalam melakukan penelitian dan tugas akademik mengenai ekonomi maupun pajak.Dapat melatih kemampuan analisis dalam melihat perbedaan dan memahami alasan diperubahan tersebut,serta mengevaluasi apakah perubahan ini berpotensi memberikan dampak positif atau negatif terhadap ekonomi dan wajib pajak.

Fharisma Aulia

baru saja

Melalui penerbitan PMK 81/2024, ini adalah langkah maju atau langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia dalam reformasi perpajakan Indonesia, bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan ramah pengguna. Dengan adanya dokumen persandingan dari DDTC ini merupakan inovasi yang memperkuat proses transisi ini. Dengan implementasi yang efektif, kebijakan ini diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak, efisiensi administrasi, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional.

Amanda Anastasya P

baru saja

melalui dokumen perbandingan pmk 81/2024 dengan pmk sebelumnya ini sangat membantu bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia perpajakan serta mahasiswa pajak karena di dalam dokumen ini terdapat poin-poin perubahan yang telah ditandai dengan warna merah sehingga hal tersebut sangat memudahkan bagi semua pihak untuk dipahami. Serta dengan adanya sistem coretax ini memudahkan proses pelaporan dan transparan sehingga hal tersebut mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Serta dalam penerapan coretax juga telah disediakan fasilitas uji coba bagi wajib pajak sehingga pada saat implementasi penuh menggunakan coretax wajib pajak sudah memahami cara kerja sistem tersebut.

Raina Nabila Zahra

baru saja

Dengan diterbitkannya PMK 81/2024 ini kita bisa melihat langkah positif pemerintah dalam memodernisasi administrasi pajak melalui sistem Coretax Administration System. Aturan ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, seperti penyetoran dan pelaporan pajak, melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur.PMK 81/2024 juga meberikan banyak perubahan pada aspek administrasi perpajakan, terutama dalam mempermudah akses, mempercepat layanan, dan meningkatkan transparansi melalui digitalisasi. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern dan ramah pengguna.

Zahwa Manitra Zulad

baru saja

Dengan adanya dokumen DDTC mengenai perbandingan PMK 81 dengan PMK sebelumnya, ini memudahkan masyarakat memahami perubahan apa saja yang terjadi dalam imlpementasi Core Tax Administration System ini, terutama untuk para praktisi pajak dan mahasiswa perpajakan yang harus terus mengikuti update terbaru tentang perpajakan. Core Tax Administration System ini merupakan sistem pajak dengan sedikit intervensi manusia dalam proses input datanya. Hal ini membuat sistem perpajakan lebih praktis dan efektif.

Cynthia Dewi Kartika Sari

baru saja

Dengan adanya "Perbandingan Ketentuan Pajak Sebelum dan Sesudah Terbitnya PMK 81/2024" tentu sangat bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa karena dapat memahami peraturan apa saja yang diperbarui, dan tentu saja menjadi bahan pembelajaran untuk lebih mendalami ilmu di bidang perpajakan.

VANISA NABILA

baru saja

Menurut saya sebagai mahasiswa PMK 81/2024 menunjukkan langkah maju dalam modernisasi perpajakan, seperti efisiensi melalui sistem Coretax dan kemudahan pelaporan elektronik. Namun, tantangannya adalah kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Aturan ini mencerminkan upaya pemerintah mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Marcelino Tanudjaja

baru saja

Dokumen persandingan yang dicantumkan pada artikel ini sangat berguna untuk memahami perubahan perubahan yang terjadi pada ketentuan pajak sebelum PMK 81 2024, dengan dokumen tersebut semua orang bahkan yang awam dalam masalah perpajakan sekalipun dapat mendalami perubahan seperti apa yang terjadi pada ketentuan perpajakan yang lama.

Arifa Febriani

baru saja

Dengan adanya dokumen persandingan perubahan PMK 81/2024 dengan peraturan terdahulu membantu memudahkan praktisi dan profesional pajak serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menyesuaikan prosedur dan memahami perkembangan regulasi perpajakan yg dinamis sesuai ketentuan perpajakan yg terbaru

MIEAR APRILLIANI

baru saja

Penerbitan pada PMK 81/2024 merupakan salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan adanya regulasi perpajakan. Manfaat dari penerbitan PMK 81/2024 diantaranya mengenai meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan efisiensi dari administrasi perpajakan yang dapat mengurangi tumpang tindih nya regulasi, memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan. Sehingga, diperlukan kita sebagai wajib pajak untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang tertuang di dalam PMK 81/2024. Karena aturan perpajakan yang berlaku ini bersifat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam

Saffanah Qalbi

baru saja

pada aturan PMK no 81 tahun 2024 yang telah diterbitkan ini dapat memberikan wawasan penting atau tambahan ilmu bagi kita seorang mahasiswa tentang perubahan ketentuan perpajakan di indonesia. yaitu pertama dukungan untuk para praktisi atau mahasiswa Adanya saluran komunikasi untukmemberikan kesempatan bagi praktisi atau mahasiswa untuk mendapatkan klarifikasi langsung mengenai ketentuan yang mungkin masih membingungkan. yang kedua Keterlibatan Masyarakat untuk Mendorong masyarakat umum untuk memahami regulasi perpajakan adalah langkah yang baik serta untuk menyebarluaskan informasi ini secara luas agar semua lapisan masyarakat dapat teredukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan. dalam artiker ini salah satu langkah maju dalam reformasi perpajakan di indonesia namun dengan cara melihat kebeerhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada bagaimana semua pihak yang beradaptasi dengan adanya perubahan tersebut.

Marchel Hutapea

baru saja

PMK 81/2023 membawa perubahan penting dibandingkan PMK 213/2016, dengan tujuan memperketat aturan transfer pricing dan mencegah penghindaran pajak. Peraturan baru ini memperluas definisi transaksi afiliasi, sehingga lebih banyak transaksi antar perusahaan terkait yang diawasi. Batas nilai transaksi yang wajib dilaporkan juga diturunkan, sehingga lebih banyak perusahaan harus menyusun dokumentasi transfer pricing. Selain itu, aturan baru memberikan metode yang lebih detail untuk menentukan harga wajar (arm’s length), agar lebih sesuai dengan kondisi bisnis saat ini. Perubahan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan memastikan setiap perusahaan membayar pajak dengan adil.

Tasya Oktavina

baru saja

Sebagai mahasiswa yang mengambil studi dibidang perpajakan penting bagi saya untuk mengetahui perbandingan ketentuan pajak sebelum dan sesudah terbitnya PMK 81/2024 dan secara keseluruhan, perbandingan ketentuan pajak sebelum dan sesudah terbitnya PMK 81/2024 sangat penting untuk coretax administration berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

rima namira

baru saja

Penerbitan PMK 81/2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan ramah terhadap perkembangan zaman. Namun, adaptasi terhadap peraturan baru memerlukan upaya ekstra dari semua pihak, baik pemerintah, praktisi, maupun Wajib Pajak. Dengan dukungan dari DDTC dengan dokumen persandingan juga menjadi langkah kolaboratif yang patut diapresiasi, karena membantu meminimalkan kesenjangan pemahaman.

TANIA ANANTA DEWI

baru saja

Artikel ini sangat relevan bagi wajib pajak, konsultan pajak, dan praktisi yang ingin memahami implikasi regulasi terbaru terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan memaparkan perbandingan aturan sebelum dan sesudah PMK tersebut, artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas terkait perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan.

Nurul Yulianingrum

baru saja

Dengan adanya dokumen Perbandingan Ketentuan Pajak Sebelum dan Sesudah Terbitnya PMK 81/2024 ini, jelas memudahkan kami sebagai mahasiswa untuk lebih memahani apa saja poin yang diperbarui oleh pemerintah . Serta penerapan coretax pada system pelayanan administrasi perpajakan, jelas akan membantu para wajib pajak dalam pelaporan, setor dan segala kegiatan terkait proses perpajakan, namun diharapkan pemerintah juga dapat lebih menyediaakan insfrastruktur terkait perlindungan keamanan data wajib pajaknya, dikarenakan maraknya isu kebocoran data . Serta lebih masif terhadap sosialisasi coretax pada para wajib pajak .