BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pajak masukan pada suatu masa pajak nantinya harus dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Ketentuan ini berlaku saat coretax administration system mulai digunakan pada tahun depan.
Meski demikian, dalam hal pajak masukan tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak maka pajak masukan tersebut dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya maksimal 3 masa pajak setelahnya.
"Pajak masukan yang dapat dikreditkan ..., yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan," bunyi penggalan Pasal 376 ayat (1) PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).
Pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) PMK 81/2024 dapat dikreditkan jika belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP).
Pengkreditan pajak masukan pada masa pajak berikutnya yang dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) PMK 81/2024 dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dengan menyampaikan atau membetulkan SPT Masa PPN.
Sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Ditjen Pajak (DJP) dalam video tutorial coretax, faktur pajak masukan era coretax harus dikreditkan pada masa pajak yang sama mengingat faktur pajak masukan tidak mungkin diterima terlambat oleh pembeli.
Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, faktur pajak harus diunggah maksimal pada tanggal 15 bulan berikutnya. Alhasil, faktur pajak masukan bulan sebelumnya pasti diterima oleh PKP pembeli pada tanggal 15 bulan depan.
"Pembeli memiliki waktu yang cukup untuk deklarasi pengkreditan pajak masukan sebelum pelaporan SPT di akhir bulan berikutnya," ujar DJP.
Namun, dalam hal PKP pembeli masih memerlukan waktu untuk mengkreditkan pajak masukan hingga melewati jatuh tempo penyampaian SPT maka PKP pembeli tersebut bisa mengkreditkan pajak masukan melalui pembetulan SPT Masa PPN.
Sebagai informasi, PMK 81/2024 telah diundangkan pada 18 Oktober dan dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 2025. (rig)
