BERITA TERKINI
Petugas membawa poster di badannnya saat sosialisasi subsidi tepat pertalite di SPBU Coco Mata Air Padang, Sumatera Barat, Kamis (1/8/2024). Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyosialisasikan kebijakan tersebut sebagai upaya dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Komisi VII DPR berpandangan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi tidak boleh dilaksanakan hanya berdasarkan pada peraturan menteri.
Menurut Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, pembatasan penyaluran BBM bersubsidi seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden (perpres).
"Kebijakan pengaturan harga jual BBM bersubsidi selama ini jadi domain Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan saja kebijakan yang dibuat presiden, bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis," kata Mulyanto, dikutip Sabtu (31/8/2024).
Mulyanto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebelum membatasi penyaluran BBM bersubsidi.
"Jangan membuat terobosan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan persoalan hukum," tambah Mulyanto.
Terkait dengan Pertamina, Mulyanto meminta kepada BUMN tersebut untuk menyiapkan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan pembatasan penyaluran BBM. Instrumen tersebut diperlukan guna memastikan kebijakan bisa terlaksana dengan baik.
Seperti diketahui, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR menetapkan kuota BBM bersubsidi pada tahun depan hanya sebanyak 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan dengan kuota tahun ini yang mencapai 19,58 juta kiloliter.
Menurut Bahlil, penyaluran BBM bersubsidi perlu dibatasi agar lebih tepat sasaran. "Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi," ujar Bahlil pada Selasa (27/8/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi diperlukan untuk mengurangi beban anggaran, utamanya beban pada APBN 2025.
Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum membuat keputusan atas ide kebijakan tersebut. "Kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat," ujar Jokowi. (sap)
